Fraksi DPRD Soroti RAPBD 2027, Dari Belanja Daerah & Beban Pajak

SETU-Fraksi-fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (23/9). Sejumlah catatan disampaikan, mulai dari struktur belanja daerah, target pendapatan, pembiayaan hingga keberpihakan anggaran terhadap masyarakat.

 

 Pandangan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2027.

 

 Fraksi PKB menjadi salah satu fraksi yang menyoroti perubahan struktur belanja daerah. Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Sudiar membandingkan postur belanja APBD Perubahan 2026 dengan RAPBD 2027.

 

 Sudiar menyebut, total belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp 5,247 triliun. Sementara, dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 4,960 triliun.

 

 Dengan demikian, terdapat penurunan belanja sekitar Rp 286,8 miliar atau 5,47 persen. Namun, di tengah penurunan total belanja tersebut, Fraksi PKB mencermati adanya kenaikan pada pos belanja operasi.

 

 “Belanja operasi APBD-P 2026 sebesar sekitar Rp 3,690 triliun, sementara RAPBD 2027 menjadi Rp 3,747 triliun, atau meningkat sekitar Rp 56,6 miliar,” ujar Sudiar dalam pandangan umum Fraksi PKB.

 

 Menurut Sudiar, kenaikan belanja operasi perlu dijelaskan secara rinci agar dapat diketahui kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi PKB tidak mempersoalkan peningkatan belanja sepanjang memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

 

 “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja operasi mempunyai hubungan yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

 

 Sementara, Fraksi Partai Demokrat menyoroti sisi pendapatan dan pembiayaan dalam RAPBD 2027. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis menyebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4,576 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 4,960 triliun.

 

 Kondisi tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp 383,263 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah. Fraksi Demokrat meminta skema pembiayaan tersebut dibuka secara transparan dalam pembahasan RAPBD.

 

 “Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp 3,264 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp 2,964 triliun,” kata Rizki.

 

 Selain pajak daerah, retribusi daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp 167,395 miliar. Fraksi Demokrat mengingatkan agar peningkatan kapasitas fiskal Tangsel tetap berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

 “PAD yang tinggi harus dibangun dari ekonomi daerah yang sehat, bukan sekadar dari meningkatnya beban masyarakat,” tegasnya.

 

 Rizki mengatakan, pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak kebijakan penerimaan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan PAD idealnya berjalan beriringan dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

 

 “Kita membutuhkan PAD yang tumbuh karena ekonomi tumbuh. Bukan ekonomi yang dipaksa tumbuh karena target pajak dinaikkan,” ujarnya.

 

 Fraksi Demokrat juga mencermati rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp 383,263 miliar yang terutama diarahkan melalui pemanfaatan SiLPA untuk menutup defisit belanja daerah. Fraksi meminta penggunaan sumber pembiayaan tersebut dijelaskan secara terbuka.

 

 Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya  menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBD harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

 

 "Setiap kebijakan dan rencana dalam APBD harus secara tegas mencerminkan tanggung jawab pemerintah kota dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Adi.

 

 Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan anggaran semata.

 

 "Harapan kami, Rancangan APBD ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi refleksi atas efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

 

 Adi menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses pembahasan agar pengelolaan APBD Tangsel dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi dan keadilan sosial. “APBD harus berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.(dra)