Dua Tahun Prabowo-Gibran, APBN Digenjot untuk Perkuat Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

"APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Suahasil dalam forum "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita" di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Di sektor pendidikan, dukungan APBN diwujudkan melalui sejumlah program strategis. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah serta madrasah, hingga penguatan digitalisasi pembelajaran.

Hingga 31 Agustus 2026, program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain memperluas program pendidikan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah. Presiden Prabowo menargetkan seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029.
Digitalisasi pembelajaran juga terus diperluas melalui pemanfaatan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) di sekolah.

Di sektor kesehatan, APBN menopang perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga September 2026, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG mencapai 99,1 juta orang, meningkat dari 70,3 juta orang pada 2025.

Penguatan layanan kesehatan juga menjadi salah satu fokus APBN 2027. Pemerintah menyiapkan renovasi 10 ribu puskesmas serta penguatan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah juga akan membangun dan merevitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk memperkuat penanganan penyakit dengan tingkat kematian tinggi, seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak turut menjadi perhatian.

Penguatan pendidikan dan kesehatan tersebut masuk dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang dibiayai melalui APBN 2027.

Enam prioritas lainnya meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.

Untuk mendukung seluruh agenda tersebut, belanja negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun. Dari jumlah itu, anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, sedangkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun.
APBN 2027 juga tetap dirancang dengan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Suahasil menegaskan, APBN tidak sekadar digunakan untuk membiayai program pemerintah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6 persen. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing perekonomian nasional.