Menkeu Apresiasi Pembenahan BGN, Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 153,2 Triliun

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan tersebut dinilai membuat pengelolaan program semakin tertib, mulai dari penerapan standar sanitasi hingga penertiban satuan pelayanan.

Salah satu langkah yang dilakukan BGN adalah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut telah ditutup.

BGN juga memperkuat layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menambah 480 SPPG, terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil. Seluruh unit tambahan itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Selain pembenahan operasional, BGN terus berupaya memastikan kelayakan penerima manfaat agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran.

Hingga 30 September 2026, program MBG telah menjangkau 53 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program tersebut tercatat mencapai Rp 153,2 triliun.

Suahasil menyampaikan apresiasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

"Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat. SPPG yang nggak bener ditutup. Tapi, ada juga yang dibuka lagi," ujar Suahasil.

Menurut dia, pembenahan tersebut penting untuk memastikan program MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program.

"Ini penting, karena tujuan kita memang melayani seluruh masyarakat, anak sekolah yang seyogyanya memang kita berikan makan bergizi gratis. Sehingga, penerima manfaatnya menjadi lebih tepat sasaran," katanya.

Suahasil meyakini BGN akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan program berjalan semakin efektif.

Ia menegaskan, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan program. Dengan demikian, pembenahan tata kelola dan ketepatan penyaluran manfaat diharapkan berjalan seiring dengan penyediaan anggaran yang memadai.

"Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan, berapa nanti yang dibutuhkan, kita akan sediakan," pungkasnya.