Pajak Kurang Rp 514 Triliun, Pemerintah Genjot Penerimaan di Akhir Tahun

JAKARTA – Pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Hingga akhir Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Artinya, masih ada kekurangan Rp 514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun hingga akhir Desember.
Dari jumlah tersebut, Rp 514 triliun di antaranya berasal dari sektor perpajakan.

“Seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan, cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp 514 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Sebab, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Namun, pemerintah memproyeksikan realisasinya hanya mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Berbeda dengan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target dengan realisasi Rp 551,8 triliun atau 120,2 persen.

“PNBP sudah di atas target. Ini karena beberapa PNBP, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI. Kita lihat pencapaian target akhir tahun, mudah-mudahan bisa kita penuhi semuanya,” kata Suahasil.

Untuk mengejar kekurangan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan langkah ekstra selama November dan Desember. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah sektor potensial, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, hingga sektor digital.

DJP akan meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban dan kepatuhan perpajakan di sektor-sektor tersebut. Langkah ini juga dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku ekonomi digital dan konvensional.

Pengawasan akan diperkuat melalui pemeriksaan, penagihan, pengawasan pembayaran masa, serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Selain itu, DJP akan mengoptimalkan pemanfaatan data dari berbagai institusi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku bisnis. Data sektor keuangan, perbankan, dan lembaga nonperbankan juga akan dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak melalui sistem Coretax.

“Kami akan mengoptimalkan data-data tersebut selama dua bulan terakhir ini,” ujar Bimo.

Di sisi lain, Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai target penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak tercapai. Ia mengingatkan, pada 2025 penerimaan pajak mengalami kekurangan atau shortfall sekitar Rp 271 triliun.

Menurut Ecky, kekurangan penerimaan tahun ini berpeluang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, mengejar kekurangan hingga mendekati Rp 500 triliun bukan pekerjaan mudah.
“Kami optimistis mendekati Rp 500 triliun. Kalau melampaui, cukup berat,” ujarnya.

Ecky menilai DJP masih memiliki peluang meningkatkan penerimaan melalui pemeriksaan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan tidak justru membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemeriksaan sebaiknya diarahkan kepada perusahaan potensial yang belum patuh, termasuk yang diduga melakukan praktik under-invoicing atau melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari sebenarnya.

Perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia juga perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pajak.

Menurut Ecky, DJP dapat memanfaatkan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) dan integrasi data sektor keuangan untuk menelusuri kewajiban perpajakan perusahaan asing.

Meski demikian, ia menegaskan optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga harus dijaga.

“Jangan sampai mereka melakukan boikot karena merasa pajak mereka dikorupsi. Ini bisa jadi bumerang,” pungkas politisi PKS tersebut.