Anggota DPD RI, Ade Yuliasih Dorong Mahasiswa Untirta Jadi Generasi Kritis dan Peduli Pembangunan Banten

SERANG – Penguatan pemahaman politik dan peningkatan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Provinsi Banten, Ade Yuliasih. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga terlibat aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal arah pembangunan daerah.

 

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan DPD Goes to School bertajuk “Mengenal DPD RI Lebih Dekat” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Rabu (28/10/2026).

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, Dekan Fakultas Hukum Untirta Ferry Fathurahman, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Hukum Untirta Lia Riesta Dewi, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten Yuni Samsi Agus, serta jajaran dosen dan mahasiswa.

Dalam pemaparannya, Ade menyoroti pentingnya membangun kesadaran politik di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pengetahuan mengenai mekanisme penyelenggaraan negara, fungsi lembaga perwakilan, serta proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Ia menjelaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Karena itu, keberadaan dan kewenangannya perlu dipahami secara luas agar masyarakat mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan daerah.

Ade juga menilai bahwa partisipasi politik tidak seharusnya terbatas pada keterlibatan masyarakat saat penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi tersebut perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan sosial, pengawasan kebijakan pemerintah, serta penyampaian gagasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

 

Dalam konteks tersebut, mahasiswa dinilai mempunyai peran strategis karena memiliki kemampuan intelektual untuk mengkaji persoalan secara objektif, mengembangkan pemikiran alternatif, dan menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.

 

Lebih lanjut, Ade mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa tantangan tersendiri terhadap kehidupan demokrasi. Derasnya arus informasi di ruang digital menuntut generasi muda memiliki kemampuan literasi politik yang memadai agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun pandangan yang menyesatkan.

 

Menurutnya, sikap kritis harus dibangun melalui kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, memahami suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, serta mengedepankan argumentasi berdasarkan fakta.

 

Selain meningkatkan kualitas demokrasi, kemampuan tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa menjadi kelompok masyarakat yang mampu memberikan masukan terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan Provinsi Banten.

 

Ade menambahkan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra penting bagi lembaga negara dalam mengembangkan pemikiran dan menghimpun berbagai perspektif mengenai persoalan daerah.

 

Melalui kolaborasi antara DPD RI dan lingkungan akademik, berbagai hasil kajian, aspirasi, serta rekomendasi mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten di tingkat nasional.

 

Ia pun berharap kegiatan pengenalan kelembagaan DPD RI tersebut tidak berhenti sebagai forum penyampaian informasi, melainkan menjadi awal penguatan komunikasi dan kerja sama antara lembaga perwakilan daerah dengan kalangan perguruan tinggi.

Dengan meningkatnya wawasan politik dan kesadaran bernegara, mahasiswa diharapkan mampu memainkan peran lebih besar sebagai agen perubahan yang menjunjung nilai integritas, memiliki kepedulian sosial, serta berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan mendukung kemajuan pembangunan Banten.

 

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun demokrasi yang sehat, memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga negara, serta memastikan aspirasi daerah memperoleh perhatian dalam proses pembangunan nasional.