Muzani: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Parpol

JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik (parpol). Menurutnya, UUD 1945 tidak mengatur secara khusus latar belakang partai calon yang diusulkan Presiden.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani seusai memimpin rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan menentukan dua kandidat yang dinilai tepat untuk mengisi posisi wakil presiden. Meski demikian, masukan dari berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi pemerintah, tetap dapat menjadi bahan pertimbangan.

Ia meminta masyarakat menunggu proses pengusulan dua nama calon wapres yang nantinya disampaikan Presiden kepada MPR.

“Nanti tunggu waktunya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini,” ujarnya.

Muzani juga enggan menanggapi spekulasi mengenai sejumlah nama pimpinan parlemen yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon wapres. Menurutnya, proses resmi baru berjalan setelah MPR menerima surat dari Presiden.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai UUD 1945 tidak mensyaratkan calon wapres pengganti berasal dari partai politik pengusung.
Jimly menegaskan, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua nama kepada MPR.

“MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan Presiden,” kata Jimly di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, polemik mengenai asal-usul calon wapres muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan dalam UUD 1945 dan penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam penjelasan UU MD3 disebutkan calon wapres harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Namun, ketentuan tersebut tidak tercantum dalam UUD 1945.

Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 itu keliru karena mencampuradukkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres dengan kondisi ketika jabatan presiden dan wapres kosong secara bersamaan.

Menurutnya, ketentuan mengenai usulan partai politik berlaku dalam situasi kekosongan kedua jabatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi itu, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Sementara itu, jika hanya jabatan wapres yang kosong dan Presiden masih menjabat, mekanisme yang digunakan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Koalisi Diminta Siapkan Nama dalam Sepekan

Di tengah pembahasan tersebut, Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada para pimpinan partai koalisi untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon wapres.
“Minggu depan kita akan diundang lagi untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak jadi wapres pendampingnya siapa,” ujar Zulhas.

Saat ditanya apakah calon pengganti Gibran harus berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Zulhas mengisyaratkan PAN cenderung mempertimbangkan figur dari Partai Gerindra.

“Kalau kami mungkin dari teman-teman Gerindra,” tandasnya.

Sebelumnya, sebagian besar partai koalisi belum mengajukan nama kandidat dan memilih menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

Sesuai Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib MPR, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna.

MPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wapres pengganti Gibran pada Rabu (2/12/2026).