Tekanan Ekonomi Global Mulai Mereda

JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak tetap waspada, meski tekanan ekonomi global hingga awal tahun ini mulai mereda. Ini sejalan dengan mulai meningkatnya proyeksi pertumbuhan dunia.

“Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa tekanan eko­nomi global terhadap ekonomi kita itu sudah agak mereda,” ujar Jokowi saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2023 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF).

Laporan itu menyebutkan, proyeksi pertumbuhan eko­nomi global 2023 meningkat jadi 2,9 persen, dari proyeksi pada Oktober 2022 yang hanya 2,7 persen.

Kenaikan proyeksi itu mem­pertimbangkan pembukaan kem­bali (reopening) ekonomi China, setelah isolasi berkepanjangan akibat kebijakan nol Covid-19.

Menurut eks Wali Kota Solo itu, meski tekanan ekonomi global mereda, semua negara tetap waspada.

"Tekanan global dari sisi eko­nomi memang mereda tapi bu­kan berarti resesi tidak terjadi. Bisa saja belum,” ujarnya.

Dalam forum investasi itu, Jokowi menyampaikan banyak risiko perekonomian yang dulu dikhawatirkan, ternyata kini tidak terjadi. Hal tersebut patut disyukuri.

“Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, takutkan, ternyata banyak yang tidak terjadi. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Jokowi menerangkan, pada 2022 pertumbuhan ekonomi di­perkirakan berada di angka 5,2-5,3 year on year (yoy). Inflasi juga masih terkendali di angka 5,5 persen dan Purchasing Managing Index (PMI) Manu­faktur juga berada pada angka ekspansif 50,9.

Mantan Gubernur DKI Ja­karta itu juga mengatakan, sisi perbankan yang mengalami pertumbuhan cukup baik tahun 2022, di mana kredit tumbuh 11,3 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9 persen dan NPL Gross tumbuh 2,4 persen.

Jokowi mengaku senang dengan realisasi investasi selama 2022. Sepanjang tahun 2022, investasi yang masuk di dalam negeri dominan masuk ke luar Pulau Jawa.

Kita masih bisa mencapai target, di atas Rp 1.207 triliun. Kemudian, pertumbuhan itu 53 persen dari luar Pulau Jawa dan 47 persen ada di Jawa. Artinya, sudah tidak Jawa Sentris lagi, Indonesia Sentris,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis dan tetap waspada jadi sikap Pemerintah menghadapi pereko­nomian ke depan.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia memprediksikan pereko­nomian global hanya akan ber­tumbuh 1,7 persen tahun 2023.

Sejumlah kebijakan utama yang diambil Pemerintah dalam jangka pendek, yakni mem­perkuat pasar domestik dan kon­sumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.

Dalam jangka menengah pan­jang, Pemerintah berkomit­men melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produk­tivitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

“Konsumsi domestik dan investasi masih men­jadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, kemarin.

Di sektor keuangan, lanjut Airlangga, Pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan.

Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Ha­sil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019, dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE se­lain Sumber Daya Alam (SDA). Yaitu, komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

Airlangga bilang, Pemerin­tah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hiliri­sasi industri akan terus ditingkat­kan,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle se­bagai potensi kendaraan masa depan.

Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur. Antara lain, pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di selu­ruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholder, inves­tor, pengusaha, termasuk media, yang terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indone­sia,” pungkas Airlangga. rm.id