Pastikan Pemilu Tidak Ditunda

JAKARTA - Isu penundaan pemilu kembali muncul jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Bila MK memutuskan bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup, maka ada celah untuk melakukan penundaan pemilu dengan dalih melakukan sosialisasi dan persiapan. Namun, kekhawatiran itu langsung dibantah Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menjamin pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal. “Saya bertanggung jawab,” katanya.
Saat ini, MK sedang menyidangkan gugatan terhadap sistem pemilu. Sistem proporsional terbuka yang selama beberapa pemilu digunakan, digugat ke MK agar dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.
Ada kekhawatiran, jika MK memutus proporsional tertutup, mahkamah akan  memberikan waktu bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan  selama tiga tahun. Ini sama artinya dengan menunda pemilu. 
Namun, Mahfud menjamin kekhawatiran itu tak akan terjadi. Mantan Ketua MK itu menegaskan, pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada upaya perpanjangan periode jabatan presiden maupun penundaan pemilu.
“Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan,” ucap Mahfud dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam, di Surabaya, kemarin.

Acara bertajuk “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju" itu disiarkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI. Acara dihadiri antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Mahfud melanjutkan, berbagai instrumen telah dikerahkan  untuk memastikan Pemilu 2024 dapat terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah disepakati yaitu pada 14 Februari 2024. “Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud bicara soal kecurangan. Kata dia, kecurangan dalam pemilu selalu terjadi sejak  dulu sampai pemilu pada era Reformasi. Namun yang membedakan kecurangan pemilu pada era Orde Baru dengan era Reformasi adalah pelaku kecurangan. Di Orde Baru, kecurangan dilakukan pemerintah. "Sekarang, curangnya antara peserta pemilu. Partai A mencurangi partai B, di tempat lain partai B mencurangi partai C,” ujarnya.
Karena itu, Mahfud menilai perlu untuk menjadikan pemilu lebih tertib guna mencegah berbagai gangguan yang dapat menghambat terlaksananya pemilu. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus menjadi lebih tertib.

Komisioner KPU Idham Holik memastikan pihaknya tidak terpengaruh dengan berbagai isu penundaan pemilu yang muncul. Dia yakin, isu-isu soal penundaan pemilu itu tak akan mempengaruhi penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang puncaknya pencoblosan pada 14 Februari 2024. "Kami meyakini tahapan ini on the track," kata Idham, kemarin.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hal senada. Kata dia, semua tahapan sudah berjalan sejak 14 Juni 2022. Karena itu tak mungkin ada penundaan pemilu.  "Kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini," kata Bagja, kemarin.
Bagja berharap semua pihak optimis menyambut gelaran Pemilu. Menurut dia, Pemilu bukan gelaran satu hari, tapi melalui rangkaian tahapan yang dikerjakan selama 20 bulan. Sebagian tahapan itu sudah berjalan. "Jadi tidak mungkin ditunda," ucapnya.
Ia pun berharap, tidak ada aturan mengenai pemilu yang berubah di tengah jalan. Ia khawatir, kalau aturan diubah secara tiba-tiba akan menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur. "Ketidakpastian hukum melahirkan banyak hal. Itu yang perlu dijaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu, melainkan juga pemangku kepentingan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, semua perangkat sudah menjalankan tahapan pemilu. Namun, rumor penundaan pemilu selalu saja berhembus. Menurut dia, hal ini menandakan gerakan untuk menunda pemilu memang ada. Meski sulit dibuktikan keberadaannya. "Ini yang harus diwaspadai. Karena ini berbahaya dan bertentangan," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan, tak ada alasan untuk menunda pemilu. Karena sudah ditegaskan oleh MK masa jabatan Presiden dan Wapres ialah lima tahun. Politikus PAN ini menyebut, parpol pun sudah serius menyambut Pemilu 2024. Hak itu terlihat dari peta koalisi yang mulai terbentuk.  “Langkah dari partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan gambaran dari komitmen dan keseriusan parpol dalam rangka persiapan Pemilu 2024,” kata Guspardi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemda ikut berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2024. Tito membeberkan empat indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Keempat indikator itu adalah, berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan. Dan terakhir pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.
Menurut Tito, guna menyukseskan Pemilu itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara Pemilu seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara Pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak atau terbakar.
Selain itu, Tito juga meminta Pemda untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini selain dilakukan oleh penyelenggara Pemilu daerah, juga dibantu jajaran TNI/Polri. Tak hanya itu, Tito meminta Pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.
"Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk Pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Nah mohon Bapak/Ibu gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD mereka di tahun 2023 perubahan atau dan juga di tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara Pemilu," pungkasnya. rm.id