Hanya Melahirkan Banyak Kecurangan

JAKARTA - Senayan mendesak Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini justru jauh dari harapan terciptanya pemerataan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, sejak diberlakukan tahun 2017, sistem ini banyak menuai kritik dari masyarakat. Tujuan awal agar PPDB ini dapat menghadir­kan pemerataan pendidikan, cuma sebatas paparan saja.

“Padahal mestinya (PPDB ini) dikawal, karena paparannya itu indah,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Fikri menuturkan, PPDB ini sebenarnya mengacu pada sistem penerimaan siswa di negara-negara maju. Peserta didik dapat menempuh pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA, pada sekolah yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, orang tua/wali siswa tidak lagi berebutan sekolah negeri.

“Orang rebutan sekolah tertentu itu kan budaya lama, meng­unggulkan sekolah-sekolah tertentu tanpa memperhatikan sekolah yang tidak maju. Istilahnya favorit. Penjelasan awalnya (tujuan PPDB) bagaimana kita menghapus istilah sekolah favorit terutama sekolah negeri,” ujarnya.

Kedua, sambung dia, tujuan diberlakukannya sistem PPDB ini agar dapat menciptakan pemerataan pendidikan di daerah.

“Itu kan tujuan yang mestinya kita dapatkan. Tapi sekarang sudah tahun 2023, mestinya problematika itu diselesaikan,” jelasnya.

Problem tersebut, sebut dia, salah satunya terkait syarat ­zonasi dalam PPDB. Awalnya, sistem ini mengacu kepada zonasi yang ada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Tapi, banyak orang tua menangis lantaran anaknya gagal masuk di sekolah yang sangat dekat ­dengan rumahnya. Ironisnya, anak tersebut termasuk berprestasi dan memiliki nilai tinggi.

“Akhirnya, konon ada perbaikan. Bukan Pemerintahan (RT/RW), tetapi pakai radius. 

Dia bilang, cara Pemerintah mengawal sistem PPDB tidak jelas, bahkan sama sekali tidak menuju road map peme­rataan kualitas pendidikan yang ditetapkan. Sekolah favorit tetap saja bermunculan. Ini menunjukkan, sistem zonasi dalam PPDB ini sama sekali tidak menghadir­kan pemerataan pendidikan.

“Kalau yang dibantu sekolah-sekolah itu saja, tidak menyebar, guru berkualitas ditaruh di situ saja, tidak ada perpindahan, ya panennya seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, dia mendorong agar ada evaluasi total terhadap sistem PPDB ini. Apalagi dampak sistem PPDB ini malah membuat karakter pendidikan sangat jauh dari harapan. Sebab yang terjadi, sistem ini malah melahirkan kecurangan dan ini terjadi setiap tahunnya.

“Kalau surat keterangan domisili saja bodong, atau masuk satu Kartu Keluarga (KK) itu bisa berpuluh-puluh orang dalam rumahnya sebesar apa, ini tidak masuk akal. Mau jadi apa kalau masuk sekolah saja dengan cara ngapusi begitu rupa. Mau bangun karakter seperti apa kalau seperti ini,” sentilnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengkaji ulang sistem zonasi dalam PPDB.

Sistem PPDB saat ini malah melahirkan polemik yang meng­akibatkan akses pendidikan semakin sulit bagi masyarakat Indonesia.

“Dari 7 (tujuh) tahun (kebi­jakan zonasi), belum bisa menghasilkan dampak maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB,” sesal politisi Fraksi PPP ini.

Sistem PPDB, lanjutnya, malah melahirkan perilaku buruk dari masyarakat yang terpaksa melakukan pembohongan ketika ingin menyekolahkan anaknya.

Dia meminta Pemerintah Daerah mengawasi ketat setiap tahapan PPDB. Langkah ini menjadi krusial agar pemerataan pendidikan di Indonesia secara perlahan terwujud. Selain itu, kuota jalur prestasi kudu diperbesar agar calon murid tetap memperoleh akses dalam mendapatkan pendidikan.

“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk Menteri (Kemendikbudristek). Mungkin Presiden Jokowi juga harus melihat ini persoalan besar. Karena beliau juga ingin agar sumber daya manusia unggul itu bisa tercipta, bisa terwujud untuk Indonesia,” tandasnya.