Proyek Sodetan Ciliwung Kelar, PSI Dapat Amunisi Kritik Anies

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan proyek Sodetan Kali Ciliwung. Proyek tersebut diharapkan mampu berkontribusi untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan hal ini sebagai amunisi untuk mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dinilainya tidak mengerjakan proyek tersebut.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut, proyek ini sudah dikerjakan selama bertahun-tahun. Jika ditotal, kata dia, jumlahnya hampir 11 tahun. “Hari ini Alhamdulillah selesai,” ucap Jokowi di lokasi, Senin (31/7).

Proyek Sodetan Kali Ciliwung, menurut Jokowi, mampu berkontribusi menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah juga membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

“Paling tidak, enam kelurahan tidak banjir lagi. Bisa menyelesaikan kira-kira 62 persen dari persoalan banjir di Jakarta. Artinya, masih ada PR 38 persen. Ini harus dikerjakan bersama-sama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI,” tuturnya.

Jokowi menambahkan, ke depannya, Pemerintah akan fokus melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, lanjut Jokowi, Pemerintah juga akan fokus pada permasalahan banjir rob di utara Jakarta.

Di kesempatan berbeda, Anies menilai, setiap proses pembangunan memerlukan waktu. Termasuk, pembangun proyek Sodetan Kali Ciliwung di eranya.

Baca juga : Rio Prayogo : Elektabilitas Airlangga Belum Memuaskan

“Semua yang sifatnya pembangunan itu pasti memerlukan waktu,” kata Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemarin.

Meski begitu, Anies mengaku bersyukur proyek Sodetan Ciliwung dapat selesai. Menurutnya, setiap fase kepemimpinan akan ada proyek yang dapat diselesaikan.

“Saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah, bahwa proyek sodetan, yaitu membangun terowongan yang besar dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) itu selesai,” ujar dia.

Sekretatis Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengapresiasi peresmian proyek Sodetan Kali Ciliwung. Menurut dia, keberhasilan proyek tersebut karena ada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono menilai, tidak penting penilaian sebuah proyek diselesaikan di era siapa. Tetapi, kata dia, kepentingan masyarakat menjadi hal utama dalam sebuah pembangunan.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan William Aditya Sarana.

Presiden Jokowi telah meresmi­kan proyek sodetan kali Ciliwung yang dinilai mangkrak di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Pandangan PSI?

Kami mengapresiasi langkah cepat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung tersebut. Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan Presidennya, ma­salah apa pun cepat selesai.

Menurut Anda, berhasilnya proyek ini karena ada sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ya?

Indonesia adalah negara kesatuan, Presiden adalah pimpinan dari selu­ruh Gubernur. Kami mengapresiasi Pak Heru sebagai Gubernur tegak lurus ke Presiden Jokowi. Konstitusi juga mengamanahkan bahwa dalam NKRI, Presiden adalah kepala pe­merintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan jalannya Pemerintah Daerah.

Maksud Anda seperti apa?

Gubernur tidak boleh punya agen­da sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden.

Contoh konkretnya?

Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri Peker­jaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan normalisasi.

Era Anies dinilai bertentangan?

Ya, kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir, maka proses itu akan mangkrak.

Tetapi, bukannya proyek sodetan ini sudah lama dan berproses juga pada era Anies ya?

Mengurus DKI Jakarta dengan kompleksitas masalahnya, tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian, harus bersama Presiden. Karena, berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor, misalnya dalam konteks pengendalian banjir dari hulu ke hilir.

Apa kesimpulan Anda?

Diperlukan sinergitas antara Gu­bernur yang memimpin daerah deng­an Pemerintah Pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi.