Basic Engineering Design Beres

JAKARTA - Moda transportasi publik penghubung Jakarta dengan Bekasi bakal bertambah. Proyek Mass Rapid Transit (MRT) rute Tomang (Jakarta Barat)- Medan Satria (Kota Bekasi) akan mulai dibangun pada Agustus 2024.

Pada 17 Februari 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat (Jabar) serta Pemerintah Kota Bekasi, meneken kesepakatan pembangunan MRT.

Enam bulan berselang, tepatnya Senin (7/8), Menteri Per­hubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menyerahkan dokumen Basic Engineering Design (BED) kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Penyerahan BED tersebut merupakan salah satu milestone bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, khususnya di Jakarta.

BKS-sapaan akrab Budi Karya mengungkapkan, proyek MRT Jalur Timur-Barat merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dikawal bersama-sama.

“Saya titip proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkere­taapian selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stake­holder terkait, termasuk Pem­prov DKI Jakarta,” kata Menhub Budi dalam keterangannya.

Setelah menerima dokumen BED, BKS berharap Pemprov DKI segera menunjuk institusi di bawah kendali dan kewenangan­nya untuk melaksanakan pem­bangunan proyek. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan da­pat segera dilakukan sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus mendu­kung implementasi pengembangan transportasi massal ber­basis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakar­ta. Kami harapkan groundbreak­ing (peletakan batu pertama) dapat dilakukan pada Agustus 2024,” imbuh Menhub.

Pj Gubernur DKI Heru menerangkan, skema pembangunan MRT Jalur Timur-Barat akan menggunakan skema serupa dengan MRT Jalur Utara-Selatan.

Pembangunan akan memper­timbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Kawasan Jabodetabek,” ujar Heru.

Saat ini MRT Jalur Utara-Se­latan sudah beroperasi sepanjang 16 kilometer (km) dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), dengan rata-rata penumpang harian telah men­capai 100.000 per hari. Untuk penyelenggaraan MRT, Pemprov DKI telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta (Persero­da) untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD/Tran­sit Oriented Development) pada MRT Jalur Utara-Selatan.

“Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta Fase 3 akan mendukung perkem­bangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya,” ucapnya.

Sebagai informasi, MRT Jalur Timur-Barat merupakan inisiatif bersama antara Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan yang merupakan tulang punggung jaringan transportasi massal ber­basis rel di Jakarta dan kawasan penyangga di sekitarnya.

Saat ini telah dicapai konsensus kelembagaan MRT Timur Barat Fase 1, yang merupakan replika dari skema MRT Utara-Selatan. Yaitu, Kementerian Perhubungan sebagai Executing Agency, Pemprov DKI Jakarta sebagai Implementing Agency dan PT MRT Jakarta (Perseroda) seba­gai Sub-Implementing Agency.

Pada Fase 1 Tahap 1, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang sampai dengan Medan Satria. Jika keseluruhan koridor sudah ter­sambung, maka koridor ini akan membentang sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang. Moda transportasi ini akan melintasi tiga provinsi, dua kabupaten dan tiga kota.

Pj Gubernur Heru, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono Sudah meneken Kesepakatan Bersama Tentang Du­kungan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan, MRT Timur-Barat di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Jumat (17/2).

Ridwan Kamil menegaskan, mendukung realisasi proyek MRT tersebut. Menurutnya, pembangunan ini akan mem­bawa banyak manfaat bagi masyarakat. Harapannya, puluhan ribu warga Kota Bekasi yang biasa naik mobil ke Jakarta akan beralih ke transportasi massal.

“Sehingga bisa mengurangi stres beban ekonomi dan membawa kemajuan ekonomi karena pergerakan warga lebih cepat,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Politisi Golkar ini menutur­kan, pembangunan transportasi tidak bisa berbasis wilayah poli­tik administrasi. Sebab, pergera­kan orang tak bisa dibatasi oleh urusan politik.

Kang Emil berharap, siapa pun yang menjadi kepala daerah ke depan harus meneruskan program yang baik ini.

“Pemimpin datang dan pergi. Tapi rakyat harus terus merasakan pembangunan. Makanya kuncinya keberlanjutan menjadi penting,” tandasnya.