Tangani Polusi Jakarta, Pemerintah Harus Fokus Pulihkan Hutan Dan Kawasan Hijau

JAKARTA - Tangani Polusi Jakarta, Pemerintah Harus Fokus Pulihkan Hutan Dan Kawasan Hijau Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono menilai, Pemerintah harus fokus pada pemulihan hutan dan kawasan hijau.

Dengan begitu, polusi udara di Ibu Kota bisa ditekan. Indeks kualitas udara atau AQI di atas 170 tentu tidak layak untuk kehidupan.

Sayang, alih-alih ingin memberi usulan mengenai persoalan ini, banyak pihak justru tidak melakukannya berdasarkan kajian dan analisa.

Misalnya, menyalahkan kendaraan pribadi maupun publik sebagai penyebab polusi udara. Sampai muncul usulan kebijakan 4 in 1, pengetatan uji emisi gas buang, dan ekosistem kendaraan listrik.

Pria yang akrab disapa BHS ini menyebut, seharusnya kita paham di setiap Agustus sedang terjadi kemarau panjang. Mulai Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di Wilayah pesisir utara Jawa, Jabotabek, Semarang, bahkan sampai Surabaya.

"Misalnya tahun 2015 terparah, 2019 dan 2023. Semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia," ulas BHS di Jakarta, kemarin.

Di bulan ini, jutaan hektar hutan di Kalimantan, Sumatera, bahkan Jawa Barat, sedang mengalami kekeringan, dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting, dan lainnya. Ada titik api berskala kecil, menengah, dan hebat.

Kata BHS, kondisi ini bisa dilihat di BMKG. Nyala api kebakaran saat ini lebih dari 4 ribu titik, terparah di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung.

"Sehingga mengakibatkan asap di wilayah tersebut sangat pekat, jauh di atas wilayah Jabodebek. Bahkan sempat menganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang," terang Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini.

Akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera memenuhi wilayah Jabotabek dan kota-kota pesisir utara Jawa. Tercermin saat libur kerja dan sekolah, Jakarta tetap diselimuti kabut asap.

Karena itu, BHS meminta Pemerintah melalukan pencegahan kebakaran hutan, dengan selalu menyiram hutan tropis saat kemarau panjang.

Contohnya di Malaysia, saat ini tidak ada satupun titik api. Karena hutan yang sehat, memiliki daun yang mengandung 80 persen air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mendapat anggaran Rp 7,55 triliun.

Pemerintah juga telah memiliki pesawat pemadam Boeing 747 yang mampu memadamkan dan merawat 100 ribu hektar hutan. Belum lagi 10 helikopter pemadam yang telah dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan buatan.

"Harusnya itu yang digerakkan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu ada di musim kemarau panjang di bulan Juli-Agustus," kata Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu.

Jika semua perawatan hutan dan pencegahan kebakaran hutan sudah dilakukan, BHS yakin polusi udara di Jabodetabek bisa ditekan. Terlebih, kemarau diperkirakan masih panjang.

"Karena musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan. Sekaligus pemadaman hutan-hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali," pungkasnya.