Kontrak Pengadaan Logistik Diteken

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meneken kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap pertama di Kantor LKPP, Jakarta, kemarin. Pemilu dipastikan berjalan sesuai jadwal.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menga­takan, kegiatan tersebut menunjukkan tahapan pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, logistik untuk kebutu­han pemilu sudah tersedia sebagian dan akan di lanjutkan dengan tahap II.

“Kontrak logistik pemilu tahap per­tama meliputi kotak suara, bilik suara, tinta dan segel plastik. Untuk tahap kedua meliputi, surat suara dan formulir,” jelas Hasyim di Gedung LKPP, Jakarta, kemarin.

Hasyim mengatakan, konsolidasi pen­gadaan logistik pemilu bukanlah proses singkat. Sebab, KPU dan LKPP telah melakukan pembicaraan dalam dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi keperluan logistik Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan, kegiatan kepemiluan merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa ditunda-tunda. Sebab, hal ini berkaitan dengan berakh­irnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Hasyim menjelaskan, berawal dari berakhirnya masa jabatan presiden, maka ditarik mundur untuk menentukan tahapan-tahapan pemilu.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, awal tahapan pemilu paling lam­bat harus dilaksanakan 20 bulan sebelum digelar hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Jangan sampai ada waktu kekoson­gan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden,” kata dia.

Menurut Hasyim, yang membedakan antara Pemilu 2024 dengan pemilu sebe­lumnya adalah adanya Pilkada Serentak 2024. Tercatat, ada 37 provinsi kecuali Yogyakarta dan 514 kabupaten/kota.

“Ini yang belum pernah terjadi sebe­lumnya, sehingga KPU harus mengatur rencana dengan rigit, cermat, jangan sampai ada yang terlewat,” katanya.

Termasuk, kata Hasyim, penentu­an logistik untuk kebutuhan Pemilu 2024. Untuk surat suara dibutuhkan 204.807.222 pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 ditambah dengan 2 persen.

Termasuk, kata Hasyim, penentu­an logistik untuk kebutuhan Pemilu 2024. Untuk surat suara dibutuhkan 204.807.222 pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 ditambah dengan 2 persen.

Tambahan 2 persen, bukan berasal dari jumlah DPT secara nasional, tapi dari jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia sebanyak 820.161 TPS. Ini harus cermat dan tepat tidak boleh meleset,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Hasyim, surat suara itu sudah harus sampai sehari sebe­lum berlangsungnya pemungutan suara. Jadi, pada 13 Februari 2024 surat suara harus sudah sampai di masing-masing TPS di seluruh Indonesia.

“Untuk naik cetak, harus sudah dipas­tikan siapa saja calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota atau calon presi­den (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” jelasnya.

Beratnya lagi, kata Hasyim, waktu kam­panye Pemilu 2024 hanya selama 75 hari. Jauh lebih pendek dibanding Pemilu 2019 selama 265 hari. Artinya, semakin lama waktu kampanye, maka akan semakin long­gar waktu pengadaan logistik.

“Kalau mengacu pada penetapan (DCT) (Daftar Caleg Tetap) pada 3 November 2024, tidak akan terkejar bila dicetak pada tanggal itu. Untungnya, kami sudah punya template surat suara, sehingga tinggal mengisi nama-namanya saja dan selanjutnya dicetak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasyim menyebutkan, jumlah daerah pemilihan (dapil) di Indonesia untuk Pemilu 2024 sebanyak 2748. Rinciannya, 84 dapil DPR, 38 Dapil Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 301 dapil DPRD Provinsi dan 2325 dapil DPRD Kabupaten/kota.

“Ada sebanyak 2.748 ragam desain surat suara pada Pemilu 2024,” kata dia.

Dengan banyaknya jumlah dapil, Hasyim mengakui, dibutuhkan kecer­matan data dan informasi yang nantinya digunakan untuk bahan cetakan.

“Kami hanya bisa pasrah dan beriktiar kepada Tuhan agar pemilu berjalan lan­car,” harap dia.

Di tempat sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi senang dan bersyukur karena bisa terlibat langsung dalam penyeleng­garaan Pemilu 2024. Khususnya, dalam konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Sebab, event pemilu pasti akan disorot dan dilihat masyarakat.

“Mudah-mudahan berjalan lancar dan kemanfaatanya dirasakan oleh bangsa dan negara,” harap Hendi-sapaan akrabnya.

Hendi berharap, momentum Pemilu 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melalui belanja kebutuhan logistik, kampanye hingga alat peraga kampanye. Bila hal ini bisa dikelola dengan baik, maka manfaatnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.