Diduga Kampanyekan Capres

JAKARTA - Wakil  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni lagi jadi sorotan. Pasalnya, keduanya diduga kampanyekan Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam video yang beredar di media sosial, Paiman yang terlihat mengenakan kaos dan topi berwarna merah dinarasikan sedang memimpin rapat pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dia duduk dihadapan meja panjang bersama dua orang lainnya. Sedangkan beberapa tamu fokus mendengarkan arahan Paiman, sembari mencicipi hidangan yang tersaji di meja berbentuk bundar.

Ada empat meja bundar yang dibalut kain berwarna putih. Di setiap meja, terdiri dari empat sampai lima orang. Semua mata mereka tertuju ke Paiman.

“Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) dan Pak Jokowi,” kata Paiman, dalam video tersebut.

Hasil rapat itu juga, katanya, akan diteruskan kepada tim pemenangan Prabowo-Gibran. Salah satu nama yang disebut dari tim pemenang itu, adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) Rosan Roeslani. “Kebetulan teman Wamen,” sambung nya.

Selain itu, Paiman mengaku, telah menyampaikan hasil rapat sebelumnya kepada Gibran. “Bapak-ibu supaya cepat kami ingin kesepakatan kembali. Kita membentuk Ketua OC (komite or ganisasi) dan Ketua SC (panitia acara),” pintanya.

Mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo itu juga menyerukan kepada para tamu di depannya untuk segera membentuk struktur kepanitiaan. Baik ketua panitia, sekretaris, dan bendahara. “Nanti Om Edi sama saya jadi pengarah,” imbuh dia.

Usai video tersebut viral, Paiman buru-buru mengklarifikasi. Kata Pai man, pertemuan itu merupakan rapat internal Relawan Sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya, Minggu (29/10/2023) sore. Dia membantah, posisinya sebagai Wamen dikaitkan dalam pertemuan itu.

Saya ketua umumnya (Sedulur Jokowi). Nggak ada kaitannya dengan Wamen,” tandas Paiman.

Paiman menegaskan, dalam video itu sedang memberikan arahan kepada anggota Sedulur Jokowi menyikapi arah dukungan Pilpres.

Saya tak masuk dalam kepanitiaan pemenangan di dalam Relawan Sedulur. Saya netral sebagai Wamen. Tidak boleh tampil,” cetus dia.

Selain Wamendes PDTT, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni juga melakukan hal sama. Seperti mengkampanyekan Gibran. Hal itu bisa dilihat dari cuitannya di akun Twitter pribadinya, @Raja JuliAntoni.

“Selamat pagi. Selamat Prabowo-Gibran,” cuit Raja Juli yang menginformasikan dirinya sedang bertugas sebagai Wamen ATR di Kupang, NTT.

“Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan serti fikat PTSL (Pendaftaran Tanah Siste matis Lengkap dan wakaf kepada masyarakat. Semoga pagi kawan-kawan semua penuh berkah,” tambah Sekjen PSI itu.

Cuitan itu langsung mendapat sorotan dari warganet. Sejumlah warganet mengkritik cuitan Raja Juli lantaran melakukan tugas negara sambil mempromosikan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bahkan, warganet menu ding Raja Juli menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Salah satu kritikan datang dari aktivis Nong Andah Darol Mahmada di akun Twitter X pribadinya, @nongandah. “Brojen, kamu membagikan sertifikat itu atas nama partai dan pendukung Prabowo, atau sebagai wakil menteri? Bukannya wakil menteri itu jabatan publik yang mestinya ngga seperti ini ya? Aduh, makin mengecewakan,” cuit nya.

 Diserang warganet, Raja Juli belum memberikan klarifikasi soal cuitannya tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah ikutan menyentil Paiman dan Raja Juli. Menurut dia, keduanya telah memanfaatkan jabatan publik untuk kampanye.

“Klaim pejabat publik sebagai relawan tidak saja offside, melainkan masuk kategori pelanggaran. Karena mereka disumpah hanya setia pada negara, menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang,” tegas Dedi kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) Senin (30/10/2023).

Dia mendesak, Jokowi mengajak, para menteri dan wamen untuk netral. Hal ini untuk mencegah penggunaan fasilitas negara untuk mendukung Capres yang didukungnya.