Penjabat Daerah Yang Gagal Bakal Dicopot
Ingat! Kendalikan Inflasi, Perut Rakyat Kudu Terisi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah bekerja keras mengendalikan inflasi. Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan inflasi.
“Jadi, beliau (Jokowi) meminta agar inflasi tolong diperhatikan. Ini bukan kata Menkeu dan Mendagri, tapi Kepala Negara langsung yang meminta, yang mengatakan kalau rakyat di bawah itu ingin perutnya terisi,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023, di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Eks Kapolri ini memastikan kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi, bahkan masuk 3 kali peringkat buntut inflasi tertinggi secara beruntun, bakal mendapatkan sanksi. Ada dua sanksi yang diterapkan, yaitu sanksi sosial hingga pencopotan.
“Kalau pejabat definitif akan saya sampaikan ke media dan saya bikin teguran tertulis. Sementara, untuk pimpinan daerah yang berstatus penjabat (Pj) kepala daerah, akan diberikan sanksi pencopotan,” tegasnya.
Ancaman Tito bukan main-main, sejumlah penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi langsung dicopot.
Tito mencontohkan, Pj Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan yang dicopot karena dianggap gagal mengendalikan inflasi daerahnya.
Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, bukan hanya sanksi, tiap daerah yang sukses menjaga inflasinya juga akan diberikan hadiah.
Luky menuturkan, pada tahap I dan II, Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp 660 miliar kepada kabupaten, kota maupun provinsi dengan kategori pengendalian inflasi paling baik.
Sementara di tahap III, Pemerintah memberikan insentif fiskal senilai Rp 340 miliar kepada 34 daerah yang kinerjanya paling baik di bidang pengendalian inflasi.
Daerah yang mendapatkan insentif fiskal pada tahap III 2023 adalah 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten di seluruh Indonesia.
Insentif yang diberikan bervariasi mulai dari yang tertinggi sebesar Rp 11,9 miliar dan yang terendah adalah Rp 8,6 miliar.
“Dengan demikian total insentif fiskal untuk ini atau berjalan kategori inflasi adalah sebesar Rp 1 triliun,” ungkapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, harga-harga bahan pokok dipastikan stabil agar inflasi terjaga.
Arief mencontohkan, meski telah melandai, harga beras harus terus distabilkan hingga awal tahun depan.
Pasalnya, produksi beras tahun ini turun dan panen raya diperkirakan baru akan berlangsung pada Maret-April 2024.
Untuk menjaga stabilitas stok dan harga beras, Pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton.
Dari jumlah itu, sebanyak 1,712 juta ton telah didatangkan, 550 ribu ton dalam perjalanan dan pembongkaran, 600 ribu ton sudah selesai kontrak, dan 500 ribu ton dalam proses penjajakan dan kontrak.
Pihalnya juga akan mengimpor 250 ribu ton jagung pakan yang akan didistribusikan langsung ke peternak ayam mandiri.
“Jika harga jagung pakan tidak dikendalikan, nanti akan berpengaruh ke kenaikan harga telur dan daging ayam,” ungkapnya.
TangselCity | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu