Mulai Susun Rencana Kerja 2025, Pemkot Tangsel Soroti Permasalahan Banjir Hingga Persampahan

SERPONG - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai bersiap menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. 

Sebagai tahap awal, lebih dulu digelar Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Tangsel tahun 2025 yang berlangsung di wilayah Serpong, Tangsel, Kamis (21/12/2023). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan, penyusunan RKPD dirancang dengan mengacu pada sejumlah indikator kinerja utama, yang selama ini terus menunjukkan tren positif. 

Pertama, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat mencapai 82,28 pada 2023. Kemudian juga rata-rata lama sekolah uang meningkat menjadi 11,85 pada 2023. 

"Kemudian angka harapan lama sekolah yang meningkat menjadi 14,68 pada 2023, angka harapan hidup yang bertumbuh menjadi 73,11 pada 2023, dan kemampuan daya beli yang konon mencapai Rp16,23 juta," papar Benyamin dalam sambutannya. 

Kendati demikian, kata Benyamin, kini Tangsel juga dihadapi dengan sederet tantangan dan permasalahan yang terus berkembang. Mulai dai permasalahan banjir, hingga persampahan.

"Mulai dari banjir, penanganan sampah, kemacetan, air bersih, stunting, pengangguran, kemiskinan, dampak inflasi, dan juga air limbah," terangnya. 

Benyamin mengatakan, atas hal itu maka diperlukan ukuran dan sasaran yang tepat dalam penyusunan RKPD ini. 

Maka dari itu, kata Benyamin, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 mengarah pada peningkatan kualitas Tangsel unggul, inovatif, dan layak huni. 

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang akan ditempuh pada 2025 mendatang. 

"Pertama adalah peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai misi pertama, yakni pembagunan SDM yang unggul. Salah satu programnya, adalah memberikan bantuan beasiswa berprestasi dan kurang beruntung, insentif guru dan kepala sekolah swasta, dan lain sebagainya," tutur Benyamin. 

Selanjutnya, mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa. Hal ini bertujuan untuk menggapai misi keempat Kota Tangsel, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif. 

"Kemudian ketiga, penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai misi kelima, yaitu membangun birokrasi yang efektif dan efisien," paparnya. 

Kemudian prioritas pembangunan terkahir, yakni peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan. 

"Untuk mencapai misi kota kedua, pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi dan misi ketiga, yakni membangun kota yang lestari," tuturnya. 

Lebih lanjut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangsel, Eki Herdiana menuturkan, forum konsultasi n publik ini merupakan tahapan awal dalam perancangan RKPD Kota Tangsel. 

"Isinya permasalahan, isu strategis yang harus disepakati, termasuk pagu indikatif. Tapi dasarnya adalah RPJMD. Karena RKPD ini merupakan tahun keempat dari RPJMD yang harus disepakati oleh pemangku kepentingan. Akan dibahas, ada masalah yang terlewat atau tidak, nanti jadi bahan dalam tahapan selanjutnya," jelas Eki. 

Senada dengan Benyamin, Eki mengatakan bahwa saat ini permasalahan yang masih menghadang wilayah termuda se-Banten ini adalah isu-isu terkait banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. 

"Masalah yang terjadi di depan mata, seperti masalah banjir, macet, masalah sampah, air limbah, kemiskinan. Itu PR banget, angkanya, datanya," katanya. 

Senada dengannya, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri menuturkan, RKPD ini akan memaparkan terkait rencana kerja pemerintah daerah pada 2025. 

"Menyampaikan hasil capaian target di tahun sebelumnya, terus disampaikan bahwa 2025 Pemkot Tangsel ada apa saja program unggulannya. Nah itu disampaikan kepada peserta dari forum konsultasi publik ini," jelasnya. 

Pembahasan ini, nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rancangan RKPD pada tahap selanjutnya. 

"Habis rangkaian ini, nanti ada musrembang tingkat kelurahan dan Kecamatan. Harusnya Januari sudah, karena bersamaan dengan Pemilu maka nanti akan disesuaikan jadwalnya," tandasnya.