Pelaporan Dana Kampanye Awal Tidak Sesuai Dengan Jenis Kegiatannya

JAKARTA - Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ketiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tidak sinkron dengan jenis kegiatannya. Mereka sudah wara-wiri ke berbagai lokasi sebelum kampanye resmi dimulai pada 28 November 2023.

"Kalau kita lihat dalam plat­form Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum nge-link antara pelaporan dan aktivitas paslon. Harusnya bisa dicantumkan ada pertemuan di sini dan meng­habiskan uang sekian," kritik Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati dalam keterangannya, Senin (25/12/23).

Ninis menjelaskan, berdasar­kan data LADK pada periode 16-26 November 2023, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi calon yang melaporkan dana awal kampanye paling kecil, yakni Rp 1 miliar. Dana tersebut bersumber dari paslon sendiri.

"LADK paling besar paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Akumulasi mencapai Rp 31,43 miliar," ujarnya.

Rincian LADK Prabowo-Gibran, sebanyak Rp 2 miliar be­rasal dari dana paslon. Sejumlah Rp 600 juta dalam bentuk barang yang bersumber dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol pengusung. Dan Rp 28,8 miliar berupa jasa dari parpol tersebut.

"Sedangkan paslon nomor urut 3, Ganjar Prabono-Mahfud MD melaporkan LADK men­capai Rp 2,97 miliar. Dana itu bersumber Rp 25 juta berupa uang dari paslon. Lalu, Rp 2,95 miliar berasal dari parpol pengu­sung," ujarnya.

Ninis menilai, laporan penggunaan dana kampanye sifatnya sangat umum. Sumbernya, kata dia, hanya disebut dari tiga hal yaitu barang, uang, dan jasa. Harusnya, kata dia, alokasi dana tersebut dicantumkan lebih rinci lagi.

"Laporan dana awal untuk kampanye berupa barang senilai Rp 600 juta, seharusnya bisa dicantumkan barangnya itu apa. Apakah itu berupa kendaraan atau ponsel," katanya.

Ninis sangat menyayangkanlaporan dana awal kampanye paslon capres-cawapres. Pasalnya, publik hanya bisa mengakses laporan dana kampanye untuk masing-masing paslon. "Kalau penggunaan dana kampanye dari parpol baru dapat diaksespada Januari 2024," kata dia.

Apalagi, kata Ninis, KPU tidak pernah mengumumkan waktu yang pasti, kapan lapo­ran sumbangan dana kampanye bisa diakses publik. "Tiba-tiba KPU membukanya begitu saja di platform mereka," kata dia.

Selain itu, kata Ninis, dalam data laporan penggunaan dana kampanye juga belum menun­jukkan adanya data soal sum­bangan. "Apakah sumbangan tersebut bersumber dari paslon, individu, atau badan hukum," tanya dia.

Lebih lanjut, Ninis menjelas­kan, pemilih muda akan men­dominasi pada Pemilu 2024. Pemilih dengan kategori Gen Z dan millenial mencapai 55 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024 sebanyak 204 juta orang.

"Hasil riset dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa sumber utama informasi pemilih muda berasal dari media sosial (medsos)," katanya.

Sementara medsos, lanjut dia, memberikan informasi yang beragam, yang tidak semuanya tervalidasi. Sehingga, kata dia, berpotensi memicu kebingungan publik dan miskomunikasi.

"Pemilih muda zaman seka­rang lebih menyerap informasi dari video yang enggak panjang-panjang, Misalnya cuma 30 de­tik dan 1 menit yang belum tentu mendapatkan gambaran utuh tentang kebenaran informasi," jelasnya.

Kata Ninis, debat capres-cawapres biasanya berlangsung dalam jangka waktu selama 2 jam. Tapi, kata dia, ketika sudah masuk dalam dunia medsos, debat yang panjang itu hanya dalam bentuk potongan video yang relatif sangat pendek.

Di platform digital bisa jadi itu cuma potongan-potongan aja yang diambil tanpa tahu konteks pertanyaannya soal apa, mendis­kusikan soal apa," kritiknya

Melihat hal ini, Ninis meminta generasi muda untuk kritis melakukan recheck dan mencari tahu kebenaran informasi me­lalui platform digital dari sumber yang terpercaya. "Bagaimana pentingnya teman-teman muda ini bisa mendeteksi informasi mana yang valid, informasi mana yang tidak benar," saran Ninis