Pemerintah Gerak Cepat Garap Proyek MRT East-West, Fase 2 Balaraja-Kembangan

JAKARTA - Pemerintah mengebut pembangunan proyek infrastruktur transportasi massal di Jakarta. Salah satunya, merealisasikan pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk Mass Rapid Transit (MRT) East-West Phase I Stage I.
Proyek MRT East-West Phase I Stage I ini merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di Ja­karta. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyek ini di­wujudkan melalui dukungan mitra internasional, yakni Japan Interna­tional Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komit­mennya mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase. Fase pertama meli­puti Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 kilometer (km). Fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Ini masalahnya infrastruktur. Jadi, dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah biasa lintas wilayah, lintas daer­ah. Yang penting investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT opera­tion juga jelas. PT MRT-nya juga jelas,” kata Airlangga, saat Ra­pat Koordinasi Persiapan Pelak­sanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menekankan, proyek MRT East-West Phase I Stage I tidak hanya akan mengurangi kemacetan. Namun juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi da­lam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.

Lebih lanjut, penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kemente­rian Perhubungan, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Pemprov DKI dan MRTJ pada November 2023, menandai lang­kah konkret dalam perwujudan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar 3 miliar dolar AS, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Sebagai tindak lanjut dari Ra­pat Koordinasi tersebut, Airlang­ga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyeleng­garaan MRT East-West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024.

Airlangga berkomitmen ter­us mengawal dan memasti­kan kelancaran pembangunan proyek tersebut. Tentunya dengan didukung oleh sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan mitra internasional.
Dia juga menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem trans­portasi massal di Jakarta.

Menurutnya, proyek MRT East-West akan terus dilakukan upaya percepatan, karena arahan Presiden di semester I-2024 seluruh PSN dapat diselesaikan atau minimal tercapainya finan­cial close dan groundbreaking.
Arahan tersebut menjadi pe­doman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga proyek MRT East-West ditargetkan groundbreaking pada Agustus 2024.

Senada, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang hadir dalam rapat tersebut, mendu­kung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West.

Disepakati bahwa kelem­bagaan proyek ini akan melibat­kan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pe­merintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency dan PT MRTJakarta sebagai sub implementing agency.
Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi loan yang digunakan, yakni 49 persen on-granting dan 51 persen on-lending.
Pemerintah Provinsi DKI Ja­karta telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat juga telah berkomit­men memastikan pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian proyek MRT East–West terselenggara dengan baik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, Pe­merintah harus berani mengam­bil keputusan meneruskan pembangunan MRT, meski banyak kritikan dari banyak pihak.

Menurutnya, pengembangan transportasi umum di Jakarta bisa menunjang pengembangan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional setelah tidak lagi men­jadi ibu kota.
“Pembangunan MRT harus segera direalisasikan. Integrasi transportasi di Jakarta sudah cukup mendukung, dan tinggal beberapa koneksi lagi yang perlu ditingkatkan,” kata Trubus.

Trubus bilang, pembangunan MRT mbukan hanya mengurangi kemacetan di Jakarta. Proyek ini bisa menjadi kebanggaan karena pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Proyek MRT juga bukan masalah untung atau rugi. Tapi ada transformasi teknologi. Pemerintah harus berani memulai pembangunan inovasi teknologi seperti MRT dan LRT,” ujarnya.