Setelah Guru Besar, Kini 15 Eks Pimpinan KPK Juga Ikut Kritisi Pemerintah

JAKARTA - Gelombang kritik terhadap pemerintah terus bergulir. Setelah orang-orang kampus turun gunung, kini giliran 15 eks pimpinan KPK yang menyampaikan pandangan terhadap situasi politik terkini di Indonesia. Orang-orang kritis, terus tunjukkan diri.
Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019, Senin (5/2/2024), ramai-ramai mendatangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti Corruption Learning Centre (ACLC), Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk membacakan pesan terbuka kepada Presiden Jokowi. Isinya peringatan moral atas perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di musim Pemilu 2024.
15 mantan pimpinan KPK tersebut, Yaitu Taufiequrachman Ruki, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Amien Sunaryadi, Laode M. Syarif, M. Busyro Muqodas, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Mohammad Jassin, Chandra M. Hamzah, Zulkarnain, Waluyo, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto. Namun yang hadir di gedung lama KPK hanya 8 orang yaitu M Jassin, Mas Achmad Santosa, Erry Riyana, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif.
Basaria Panjaitan diberi kesempatan membacakan isi suratnya. Dia menyampaikan, pimpinan KPK periode tahun 2003-2019 menghimbau agar presiden dan seluruh penyelenggara negara kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya.

Sebab, pihaknya merasa penyalahgunaan jabatan makin terlihat jelas, karena pemangku kepentingan dirasa lebih mementingkan urusan elektoral dibanding pekerjaannya. “Terlebih dalam masa-masa kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024 ini,” ujar Basaria.

Para pemimpin negeri juga disebut telah kehilangan kompas moral dan etika, yang mengakibatkan turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, Basaria menyerukan, pesan moral kepada presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan ‘Panca Laku’.

Pertama, kata dia, memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. Kedua, menghindari segala benturan kepentingan yang sering jadi awal mula praktik korupsi.
Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang harus diperbaiki mekanismenya. “Penyaluran bantuan sosial harus berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat,” tegas Basaria.

Keempat, lanjut Basaria, para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak kepada Capres-Cawapres serta calon legislatif tertentu. “Terakhir. Menjamin tegaknya hukum dan bukan rule by law,” pungkas Basaria.
Suara kritis dari KPK ini ikut meramaikan seruan kritik dari kampus-kampus. Tercatat sudah ada puluhan kampus yang menyerukan kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia terkini. Seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pertama, kata dia, memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. Kedua, menghindari segala benturan kepentingan yang sering jadi awal mula praktik korupsi.
Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang harus diperbaiki mekanismenya. “Penyaluran bantuan sosial harus berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat,” tegas Basaria.

Keempat, lanjut Basaria, para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak kepada Capres-Cawapres serta calon legislatif tertentu. “Terakhir. Menjamin tegaknya hukum dan bukan rule by law,” pungkas Basaria.
Suara kritis dari KPK ini ikut meramaikan seruan kritik dari kampus-kampus. Tercatat sudah ada puluhan kampus yang menyerukan kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia terkini. Seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Padjadjaran (Unpad).