16 Tokoh Minta Megawati Memimpin Perlawanan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Desakan agar Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin perlawanan terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus disuarakan. Terbaru, 16 tokoh dari berbagai latar belakang menghadap Mega. Mereka menganggap Ketum PDI Perjuangan itu bisa reparasi demokrasi yang dinilai telah rusak.
Pertemuan Mega dengan 16 tokoh diungkapkan Cawapres 03 Mahfud MD. Mereka yang datang berasal dari lintas profesi. Mulai dari politisi, para guru besar, hingga budayawan. Mahfud ikut dalam pertemuan tersebut.
Menurut Mahfud, pertemuan itu digelar belum lama ini. Dalam pertemuan itu, para tokoh berharap Mega memimpin gerakan perbaikan demokrasi.
Bahkan seorang guru besar bernama Prof Sulistiyawati sampai menangis saat berbicara dengan Mega. Kata Mahfud, para guru besar prihatin dengan kondisi demokrasi yang sudah berjalan baik pasca demokrasi, tapi rusak dalam waktu sesaat.
Meskipun sudah didesak, kata Mahfud, Mega masih menimbang-nimbang. Tidak ingin tergesa-gesa dalam bersikap. Putri Proklamator Bung Karno itu masih melihat dinamika politik ke depannya.
Kendati demikian, poin penting dalam pertemuan itu dijelaskan Mahfud, Mega merestui pengguliran hak angket kecurangan Pilpres oleh DPR. Mega, lanjut Mahfud, juga mengizinkan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

"Pada waktu itu jawabannya Bu Mega, gerakan mengajukan ke MK, hak angket bisa diteruskan, tidak harus terlalu resmi ada pimpinan itu kan hanya anggota DPR," kata Mahfud di kediaman Butet Kartaredjasa, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Senin (11/3/2024).

Hal ini, disebutkan Mahfud, karena konteks hak angket dan MK adalah hal yang berbeda. Sehingga tetap bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu perkembangan politik. "Nanti pada saat yang tepat kalau situasinya cukup, kita baca semua," ungkap Mahfud.
Bagaimana dengan dorongan 16 tokoh? Mahfud menjelaskan bukannya Mega menolak dorongan tersebut. Namun, Mega lebih kepada memposisikan diri sebagai pengawas dari dinamika politik yang terjadi. Ditambah lagi belum ada penetapan resmi dari KPU terkait Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Bu Mega itu mau, tapi belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis. Masih banyak yang akan terjadi," ujar dia.

Megawati, lanjut Mahfud, juga mempersilakan proses hak angket dan MK tetap jalan. Kedua proses ini tidak perlu ada campur tangan dari ketua parpol. Peran utama dalam menjalankan teknisnya justru berada di anggota DPR.
"Namun sebenarnya belum perlu turun tangan Bu Mega. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi, nanti Bu Mega menunggu saat yang tepat untuk peta perbaikan politik ke depan," ucap mantan ketua MK itu.

Di satu sisi, Mahfud tidakl ingin terlalu banyak bicara detail. Sebab, posisinya saat ini adalah prinsipal dalam hukum. Sehingga, segala pernyataan dianggap bermuatan kepentingan dalam Pemilu 2024.
"Hari ini sebenarnya saya berbicara sedikit biar tidak dianggap memprovokasikan lagi dan karena posisi saya itu posisi apa sebagai prinsipal dalam hukum," beber dia.

Terpisah, politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai Mega memang sangat lekat dengan sejarah panjang perjuangan demokrasi Indonesia. Keteladanan dan konsistensi Mega dalam menjaga demokrasi telah ditunjukan Mega jauh-jauh hari.
"Bu Mega itu tegak lurus pada kelembagaan dan demokrasi selama menjadi Wapres dan Presiden, juga dalam membangun PDIP sebagai partai pelopor yang mengutamakan kaderisasi, ketaatan pada etika dan konstitusi, serta penguatan kelembagaan partai," papar Seno saat dihubungi Redaksi, Senin (11/3/2024).
Karenanya, Seno tidak heran apabila saat kondisi demokrasi sedang bermasalah, para tokoh meminta masukan, saran, dan berbagi pikiran dengan Mega. "Oleh Ibu Mega, kami, para kader PDI Perjuangan selalu diajarkan untuk konsisten pada sikap. Satunya pikiran, kata, dan perbuatan," tegasnya.
Dia menegaskan pihaknya akan mengambil langkah terukur dalam menyikapi Pemilu 2024. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga intens mengawal perjuangan. Baik melalui jalur hukum di MK maupun jalur politik di DPR.

"Ini semua adalah jalur berjuang yang sah, konstitusional, dan dijamin oleh peraturan negara," tekan dia.
Lantas, siapa 16 tokoh yang dimaksud Mahfud? Seno enggan membocorkannya. Sebab, pertemuan yang dilakukan Mahfud dengan 16 tokoh tersebut dilakukan secara tertutup dan senyap.
"Prof Mahfud kan sudah menyebut, ada Prof Sulistyawati yang menyampaikan keresahannya sampai menangis. Lalu, sebelumnya ada juga Pak Siswono Yudo Husodo. Prinsipnya pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara tertutup agar tidak muncul kegaduhan terlebih dahulu," imbuh Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud itu.