Bansos Akan Diteruskan Sampai Desember

SULAWESI TENGAH - Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya berbuat banyak untuk rakyatnya. Salah satunya, mengusahakan bansos atau bantuan sosial tetap diberikan hingga Desember 2024.
Janji itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Rabu (27/3/2024). Saat memberikan sambutan, Jokowi  meninggalkan podiumnya. Kepala Negara membawa mikrofon, dan berdiri dekat dengan masyarakat.
Wajahnya ceria, terlihat dari senyum dan gelak tawa. Sesekali, mantan gubernur DKI Jakarta itu, bercanda dengan masyarakat.
Dalam sambutannya itu, Jokowi berupaya melanjutkan bantuan pangan 10 kilogram beras setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun. "Saya akan berusaha, tapi saya nggak janji," ucapnya.
Saat menyapa masyarakat, Jokowi juga mengonfirmasi bahwa penerima manfaat sudah mendapat bantuan beras untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Distribusi beras juga terus berlanjut untuk tiga bulan berikutnya.
Kata Jokowi, kelanjutan bantuan pangan sesuai ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini untuk yang 10 kilo Januari sudah diterima? Februari sudah? Maret sudah, kan sudah diterima. Nanti akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju?" tanya Jokowi, yang disambut setuju oleh warga yang hadir.
Pemberian bantuan beras dilakukan karena harga beras yang naik. Ia mengklaim, kenaikan harga beras ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Hanya saja, Jokowi menekankan bahwa stok beras di Indonesia masih dalam posisi yang relatif baik, mencapai 1,2 juta ton yang dikelola di gudang Perum Bulog.

"Kalau ke daerah, kalau datang ke gudang Bulog, pasti saya cek. Kalau terjadi masalah, saya akan segera perintahkan untuk segera stoknya mencukupi," kata Presiden.
Mendengar ucapan ini, Yeyen, salah satu warga penerima manfaat girang karena mendapat bantuan pangan dari Pemerintah. Ini merupakan kali keempatnya mendapatkan beras 10 kilogram.
Warga penerima lainnya, Maryani, juga bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan berharap program bantuan beras bisa terus dilanjutkan.

Sudah dapat tiga kali dengan ini. Alhamdulillah senang, merasa terbantu. Semoga bisa berlanjut bantuannya," ungkapnya.

Apakah bisa Pemerintah memberikan bantuan hingga Desember?
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pelindungan sosial (perlinsos) pada APBN tidak hanya disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tetapi juga disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L lainnya.
Kata Sri Mul, anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp 496,8 triliun. Hanya Rp 75,6 triliun yang disalurkan melalui Kemensos. Sisanya, melalui K/L dan yang non K/L.
Adapun penyaluran anggaran perlinsos melalui Kemensos ditujukan untuk program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan asistensi rehabilitasi sosial.

Sementara anggaran lainnya juga diperuntukkan kepada Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) dengan total anggaran Rp 30 triliun. Program ini bertujuan membantu siswa dan mahasiswa yang kurang mampu.
Kemudian, anggaran sebesar Rp 49 triliun disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar BPJS Kesehatan. APBN juga menganggarkan Rp 10,7 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Adapun penyaluran perlinsos melalui non-K/L dianggarkan sebesar Rp 330 triliun, yang digunakan untuk subsidi energi, nonenergi, serta antisipasi penanggulangan bencana.
Subsidi energi digunakan untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Sedangkan subsidi non energi untuk subsidi pupuk, PSO, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bunga kredit perumahan. “Itu memang tidak disalurkan melalui K/L, tapi langsung ke eksekutornya,” kata Sri Mul.
Adapun realisasi penyaluran anggaran perlinsos per 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 37,9 triliun atau 7,6 persen dari pagu. Penyaluran melalui K/L sebesar Rp 22,6 triliun, terdiri dari penyaluran melalui Kemensos sebesar Rpb12,8 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 18,7 juta KPM Kartu Sembako; melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebesar Rp 87,6 miliar untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 0,8 miliar.
Penyaluran melalui non-K/L tercatat sebesar Rp 14,3 triliun untuk subsidi energi serta subsidi non-energi. Terakhir, penyaluran melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 0,9 triliun untuk BLT Desa yang diterima oleh 903,9 ribu KPM.
Namun, keinginan Jokowi bisa terbentur oleh usulan KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat usul, harus ada aturan terkait penyaluran bansos jelang Pilkada. Isinya, melarang penyaluran bansos dua atau tiga bulan jelang Pilkada 2024.
Usulan ini mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurutnya, usulan itu kurang bijak. "Jadi untuk bansos itu, semuanya, mestinya tidak ada alasan untuk menghentikan. Karena itu sudah ada regulasinya, dan sudah ada targetnya," tegas Muhadjir.