Semakin Maraknya Politik Uang, PSI Dan PDIP Ingin Pemilu Tertutup Dihidupkan Lagi

JAKARTA - Makin maraknya politik uang di pemilu membuat PDIP dan PSI resah. Pasalnya, cuma caleg yang punya amunisi besar yang bisa menang. Karena itu, kedua partai tersebut kompak mengusulkan agar sistem pemilu tertutup dihidupkan lagi.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan, sistem pemilu terbuka atau pilih caleg langsung membuat ongkos politik menjadi mahal. “Mereka yang lolos elektoral mem­butuhkan biaya politik yang besar," kata Said, Jumat (26/4/2024).
Untuk diketahui, dengan sistem pemilu tertutup rakyat hanya me­milih partai politiknya saja, bukan calegnya secara langsung. Di kertas suara, hanya ada tanda gambar atau lambang partai, tidak ada nama calegnya.

Said mengatakan, maraknya politik uang dalam pemilu membuat kader-kader PDIP tulen banyak yang tersingkir. “Sebab itu, PDIP tidak surut untuk memperjuangkan Pemilu dengan proporsional tertu­tup,” tegas Said.

Selain itu, lanjut Said, PDIP mendorong reformasi partai politik yang lebih modern. Yaitu dengan mengutamakan proses kaderisasi sebagai merit politik.
"Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Karena itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas,” ungkap Ketua Badan Ang­garan (Banggar) DPR itu.

Dia berharap, aspirasi PDIP ini dii­kuti oleh partai lain. Sebab, menurut Said, perlu ada evaluasi total dalam Pemilu 2024 agar Pemilu 2029 bisa terlaksana lebih baik dan demokratis.
"Evaluasi atas pelaksanaan Pe­milu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam sikap politik DPP PDIP tertang­gal 22 April 2024," jelasnya.

Ini bukan pertama kali PDIP me­ngusulkan agar sistem pemilu tertutup kembali diterapkan. Bahkan, salah satu kadernya pernah menggugat sistem pe­milu terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak gugatan tersebut. Sehingga pemilu masih meng­gunakan sistem pemilu terbuka.

Usulan kembali ke sistem pemilu tertutup juga disuarakan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Dia mengusulkan, tidak ada lagi mencoblos nama caleg, tapi cukup partainya saja.
"Mungkin yang salah satu yang bisa dilakukan supaya tidak saling banyak-banyak ngamplopnya di pemilu," kata Kaesang.

Kendati demikian, Kaesang menyadari, sistem pemilu tertutup tidak bisa sepenuhnya menumpas politik uang. Namun, setidaknya bisa mengurangi.

Kalau sistem yang digunakan se­perti kemarin, Pemilu 2029 amplopnya akan lebih tebal lagi, karena kan inflasi semua," ungkap putra bungsu Presiden Jokowi itu.
Kaesang menekankan, ke kader PSI untuk tidak bermain politik uang. Ia menduga karena hal itu, PSI tidak bisa masuk Senayan pada Pemilu 2024.
Senada dikatakan PPP. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menyadari, jika pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup, maka caleg tidak lagi jor-joran menyawer. Sehingga, pertarungan antar caleg semakin terkonsolidasi.

"Tidak seperti pasar bebas. Pemilu tertutup itu kan yang bertarung adalah partai," ujarnya.

Kendati demikian, tetap ada celah politik transaksional meski sistem pemilu diubah dari terbuka menjadi tertutup. Misalnya dengan merebutkan nomor urut calon di setiap tingkatan.
"Jangan sampai ada jual beli nomor urut di internal partai. Hal ini yang perlu diantisipasi," tambah politisi yang akrab disapa Awiek itu.

Sementara, Partai Demokrat menolak usulan agar sistem pemilu dikembalikan ke yang lama. Ketua Dewan Kehor­matan Partai Demokrat, Hinca Pandjai­tan menyatakan, evaluasi dari pelaksa­naan Pemilu 2024 tidak harus berujung pada perubahan sistem pemilihan.
"Yang mesti diubah itu sistem kam­panyenya, tanpa harus dibatasi," ucap Hinca saat berbincang dengan Redaksi, Jumat (26/4/2024).

Seharusnya, tambah Hinca, tidak ada batasan dalam masa kampanye. Setiap hari adalah kesempatan emas bagi politisi untuk mendekatkan diri kepada pemilihnya.

Terpisah, pengamat politik dari Uni­versitas Airlangga, Prof Kacung Mari­jan menilai, sistem pemilu terbuka tidak sepenuhnya berdampak buruk. Terdapat sisi positifnya. Salah satunya memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih calon yang terbaik.
"Terpenting sekarang ini aturan main sistem pemilu terbuka harus diperkuat. Juga, kesadaran bersama bahwa politik uang harus dikontrol. Jangan terus-terusan menyajikan kompetisi yang tidak sehat," pungkas Kacung.