Prabowo Minta Yang Tidak Dukung Jangan Ganggu

JAKARTA - Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto "yang tidak dukung jangan ganggu" dipastikan bukan bagian dari antikritik. Prabowo hanya mau pihak oposisi di pemerintahannya nanti nggak sekadar asbun alias asal bunyi. Prabowo mau, kritik yang konstruktif, bukan asal beda, apalagi karena kebencian.
Begitu penjelasan yang disam­paikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Seperti diketahui, dalam Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam, Prabowo yang diberikan waktu memberikan sambutan, meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahan­nya kelak. Prabowo menegaskan hanya ingin bekerja dan menga­mankan kekayaan bangsa.

Terkait pernyataan tersebut, Dahnil meminta semua pihak jangan menafsirkan pernyataan Prabowo itu diarahkan ke kelompok oposisi agar jangan ganggu pemerintahan. Apa­lagi kalau tafsirnya itu, menganggap Prabowo tidak mau dikritik.

"Kritik harus dan kita hormati. Namun, jangan pernah membangun kritik didasari kebencian dan asal berbeda," kata Dahnil, kepada Redaksi kemarin.
Bagi Prabowo, tambah Dahnil, koalisi atau oposisi sama pentingnya. Apalagi, jika oposisi memberi kriti­kan yang membangun. Sebab, dalam kepemimpinannya nanti, Prabowo mau fokus kerja untuk rakyat.

"Pak Prabowo butuh dukungan konstruktif dari semua pihak. Baik dari dalam pemerintahan maupun dari luar sebagai pressure group atau opo­sisi," ujar politisi partai Gerindra itu.
Dahnil memastikan, Prabowo bukan tipikal pemimpin yang alergi kritik. Kritik justru wajib, asalkan konstruktif. Sebaliknya, jika yang dilontarkan kritik destruktif, Prabowo khawatir dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

"Beliau tidak ingin ada yang meng­ganggu hanya karena alasan benci dan dendam secara politik. Semua kebijak­an Pemerintah salah dan tak baik, ini yang dimaknai destruktif. Sehingga dipastikan mengganggu proses-proses kerja baik pemerintahan," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu­rokhman. Dia membantah omongan bosnya itu sebagai ancaman.
"Itu pernyataan normatif, tidak tendensius ke mana pun," kata Habi­burokhman, kepada wartawan, Jumat (10/5).
Wakil Ketua III DPR DPR ini menjelaskan, Prabowo menghendaki men­jalin kerja sama dengan semua pihak di pemerintahannya kelak. Menurutnya, Prabowo pun tidak masalah dengan sikap politik sejumlah pihak jika ingin berada di luar pemerintahan.

Apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tidak ada masalah selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat," tegasnya.
Meski begitu, lanjut dia, Prabowo mengingatkan agar pihak yang ogah bekerja sama di dalam pemerintahan jangan sampai mengganggu kerja-kerja pemerintahannya. "Pak Prabowo hanya mengingatkan jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik, mengganggu pelayanan rakyat," kata dia.
Sementara itu, saat menghadiri Qa­tar Economic Forum di Doha, Rabu, (15/4/2024), Prabowo sempat ditanya soal komitmennya tentang demokrasi. Sebab, latar belakang Prabowo diketa­hui berasal dari militer dan pernah jadi bagian dari pemerintahan Orde Baru.

"Anda tahu, saya sudah keluar dari militer mungkin lebih dari 25 tahun. Jadi, menurut saya hanya itu yang Anda sebut militeristik, ini tidak relevan, itu tidak ada hubungannya dengan apa pun,” tegas Prabowo ke­tika ditanya apakah akan menerapkan kepemimpinan gaya militer oleh mod­erator acara, Haslinda Amin.

Prabowo memastikan tidak akan mematikan demokrasi. Hal itu bisa dibuktikan dari keikutsertaannya di Pemilu langsung sebanyak empat kali. Dia bilang, rakyat telah menghukum­nya. Tiga kali dia gagal di Pilpres.

Kali ini, mereka memberikan persetujuan. Di mana kekhawatiran terhadap demokrasi?" sebut Prabowo.

Dia berjanji tidak akan mengece­wakan kepercayaan rakyat Indonesia terhadapnya. Prabowo ingin meninggal­kan warisan positif untuk Merah Putih.
"Nilai utama saya adalah kesejahteraan rakyat saya. Rakyatku harus aman, tidak boleh lapar dan harus mempunyai kehidupan yang baik. Itulah impian setiap patriot di setiap negara di dunia,” cetus Prabowo.

Pakar hukum tata negara dari Uni­versitas Bhayangkara Jakarta, Prof Juanda mengatakan, istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem presidential ala Indonesia. Menurutnya, oposisi itu berlaku dan dikenal secara nyata dalam sistem parlementer.

"Tetapi jika yang dimaksud seba­gai oposisi ala Indonesia itu adalah para partai politik yang tidak masuk dalam kabinet atau bukan partainya Pemerintah, saya kira perlu dikaji secara rasional dan objektif," ucap Prof Juanda, saat berbincang dengan Redaksi, Rabu (15/5/2024).
Keberadaan partai di luar Pemerintah sangat diperlukan. Apalagi, Indone­sia menganut sistem demokrasi seb­agaimana diatur konstitusi. "Jika oposisi yang kita maksud sebagai sikap partai penyeimbang untuk memperkuat sistem demokrasi Pancasila, saya kira positif, dan merupakan energi positif bagi kehidupan demokrasi kita," sebutnya.
Kendati demikian, dia mengingat­kan kepada partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk memberi­kan kritik yang konstruktif. Selalu mengedepankan sikap yang kritis, objektif, argumentatif dan positif un­tuk kepentingan rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara.

Oposisi yang konstruktif lebih tepat dibanding istilah baru oposisi rasa sahabat," terang Founder Treas Constituendum Institute itu.
Artinya, tegas Juanda, kritikan tidak asal bunyi. Sehingga berpotensi meng­ganggu kinerja Pemerintah. "Benar dianggap tidak benar. Jika salah juga tetap salah. Pola atau sikap oposisi begini tidak bagus," harap Juanda.
Namun, politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyebut pernyataan Prabowo tidak seperti yang biasa disampaikan negarawan di negara demokrasi, alias anomali. "Terlepas dari sikap final partai-partai politik pasca Pemilu apakah memutuskan ber­gabung atau tidak dengan pemerintah­an, pernyataan dengan tone semacam ini adalah hal yang cukup anomali di negara demokrasi," ucap Seno.

Padahal, ditegaskan Seno, kritik di negara demokrasi diatur dalam konstitusi. Check and balance juga diperlukan untuk mengontrol jalannya kekuasaan.

"Kritik, protes, bahkan unjuk rasa sekalipun misalnya adalah mekanisme yang diijinkan, dan perlu dalam de­mokrasi. Apakah hal-hal tersebut di atas dianggap mengganggu juga?" sindir Seno.
Dia meminta kepada pemerintahan mendatang untuk tidak membatasi ruang demokrasi yang diatur konsti­tusi. Sebab, kata dia, seringkali logika pemerintah dengan rakyat itu berbeda.

"Jika perbedaan itu dipersepsikan juga sebagai gangguan, tentu ini akan jadi persoalan tersendiri," pungkas dia.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mar­dani Ali Sera setuju dengan Prabowo agar tak mengganggu pemerintah jika tidak mau diajak kerja sama. Mardani menyebut pemerintah cukup dikontrol.

"Bagus, pemerintah jangan di­ganggu. Kontrol saja," kata Mardani.

Mardani menilai fungsi kontrol terhadap pemerintah perlu diperkuat. Dia pun membanggakan posisi PKS yang selama 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif," ucapnya.