Puluhan RT RW Di Pandeglang Setuju Pengadaan Sepeda Listrik

PANDEGLANG – Puluhan RT RW berunjukrasa di gedung DPRD Pandeglang. Dalam aksinya, mereka mendukung program pemerintah yaitu rencana pengadaan sepeda listrik, di tahun 2023 nanti.

Masa aksi yang merupakan aparatur RT/RW itu, juga mendesak agar anggota DPRD Pandeglang menyetujui program pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW.

Seorang RT 01 Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi mendesak, DPRD Pandeglang untuk mendukung dan mengawal rencana pengadaan sepeda listrik dan insentif bagi RT/RW yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kami meminta kepada DPRD Pandeglang untuk membantu kami dalam mengawal dan merealisasikan program sepeda listrik. Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD Pandeglang untuk mendorong peningkatan insentif RT/RW,” kata Supardi, Kamis (18/8/2022).

Diharapkannya, program itu terealisasi dan dapat menunjang kinerja para RT/RW. Maka dari itu, dia “kekeuh” agar tak dicoret usulan Pemkab Pandeglang tersebut.

“Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di Kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami dating kesini (mendemo DPRD Pandeglang,” tegasnya.

Dia menilai, sepeda listrik merupakan wujud apresiasi Bupati Pandeglang untuk membantu dirinya dalam menjalankan amanah sebagai rukun tetangga.

“Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya kami meminta sepeda untuk kerja,” katanya lagi.

Dijelaskan Supardi, dirinya salah satu rukun tetangga yang tidak memiliki kendaraan, jika hendak ke rumah warga yang jaraknya 1-2 km ia harus berjalan kaki.

“Untuk kerja kami kami harus ada fasilitas dong, karena kami gak semua punya motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak,” pungkasnya.

Dalam aksinya itu, telah diterima oleh pimpinan DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pandeglang, Tubagus Asep Rafiudin, dan M Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat Pandeglang.

Kata Asep, pihaknya sangat memahami kedatangan RT RW ke kantornya, terkait wacana Pemkab Pandeglang untuk pengadaan sepeda listrik.

“Alhamdulillah Bupati Pandeglang memberikan penghargaan karena RT-RW sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat,” ungkap Asep.

Namun , ia berharap dengan penghargaan yang diberikan kepada para RT-RW itu harus diiringi dengan peningkatan kinerja, sebab tujuan dari pemberian sepeda ini untuk menunjang kinerja RT RW.

“Kami dari DPRD juga menyetujui, karena memahami betul yang dihadapi dimasyarakat terutama mobilitas. Alhamdulillah Bupati memberikan perhatian, karena itu peran bapak dan ibu di lapangan harus ditingkatkan,” tandasnya.

Fuhaira Amin mengatakan, pengadaan sepeda ini harus melalui proses dalam pembahasan, di Badang Anggaran (Banggar) DPRD.
Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan Fuhaira, tidak semua memiliki pandangan yang sama oleh sebab itu ada beberapa fraksi yang menolak.

“Dalam laporan Banggar, mereka pada prinsipnya menyetujui, karena ini penting dalam mendukung kinerja bapak dan ibu,” kilahnya.

Karena penting dalam mendukung kinerja RT RW, kata Fuhaira, anggota DPRD sepakat dengan apa yang diinginkan Bupati.

“Tapi kami lebih sepakat, untuk kenaikan insentif nya bukan dalam sepeda listrik, Hp, maupun pengeras suara,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, berunjukrasa di halaman gedung DPRD Pandeglang, Senin (15/8/2022).

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak fraksi Gerindra, Golkar, PKB dan PPP, yang menolak pengadaan sepeda listrik RT/RW agar konsisten.

Begitu juga Fraksi PKS, Demokrat, PDIP, Nasdem-Perindo, dan, PAN-PB agar mengkaji ulang persetujuannya terhadap program tersebut.

Ketua GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, 4 fraksi yang menolak program sepeda listrik harus konsisten dengan keputusannya.

“Perwakilan rakyat yang kemarin tidak setuju harus konsisten dengan apa yang diucapkannya (tolak sepeda listrik),” kata Afandi, disela-sela aksi, Senin (15/8/2022).