DPRD Pandeglang Sampaikan 13 Rekomendasi atas LKPj Bupati TA 2025

PANDEGLANG - DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan tiga belas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TA 2025. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, baik pada sisi penyusunan perencanaan, anggaran maupun penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah mapun kebijakan strategis kepala daerah lainnya.

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Pembahasan LKPj Bupati TA 2025, Yangto menyampaikan, pada prinsipnya seluruh fraksi di DPRD Pandeglang menerima hasil LKPj Bupati TA 2025. Meski begitu dari hasil pembahasan terdapat tiga belas kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Pandeglang sebagai bahan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang melalui pendapat akhir fraksi, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi PPP pada prinsipnya menerima atau  menyetujui terhadap hasil Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025,” ujar Yangto, saat menyampaikan laporan Pansus I dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (29/4/2026).

 

Adapun ketiga belas rekomendasi yang disampaikan Pansus I dan selanjutnya menjadi keputusan DPRD Pandeglang, meliputi soal optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem kepegawaian berbasis elektronik, dan optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Aulia dan RSUD Berkah. Kemudian profesionalisme pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sistem parkir digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, promosi investasi daerah dan perizinan hingga inovasi pengembangan destinasi wisata.

 

Ditemui usai rapat paripurna, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, dari tiga belas rekomendasi yang disampaikan DPRD setelah dirangkum terdapat sebelas poin. Salah satu poin krusial dalam rekomendasi adalah soal optimalisasi PAD, maka diperlukan sinergi bersama termasuk DPRD untuk mengoptimalkan penerimaan PAD.

 

“Setiap komisi ini ada leading sektor dinas-dinas terkait. Saya harap minimal per triwulan komisi-komisi ini memanggil dinas penghasil supaya ada evaluasi, supaya bagaimana per triwulannya ada progres terhadap target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya. Pemerintah daerah, kata dia, sangat terbuka atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk DPRD Pandeglang. Atas rekomendasi yang disampaikan, tentunya akan dijadikan bahan tindak lanjut untuk proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)