Proyek IKN Dilakukan Demi Pemerataan Pembangunan Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta anggaran Rp 3 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Yang diminta cukup banyak ya, tapi dari totalnya kira-kira Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kalau nggak salah,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Penjurian Tahap I Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung IKN Nusantara, Selasa (7/6).

Diana menjelaskan, angga­ran tersebut digunakan untuk membangun jalan dan bangu­nan dengan prinsip design and build (rancang dan bangun).

Dana itu, kata dia, merupakan uang muka apabila menggunakan skema multi-years con­tract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan prinsip tersebut.

“Selesainya mungkin sampai (tahun) 2024, MYC-nya mung­kin bisa 2022, 2023, 2024 awal itu sudah harus selesai semua,” jelas dia.

Saat ini, kata Diana, pihaknya sedang melakukan lelang proyek pembangunan awal IKN Nusantara. Setelah dilakukan pelelangan proyek, selanjutnya akan dilakukan pembangunan fisik.

Diana mengaku, pihaknya sudah mengajukan permintaan anggaran ke Kemenkeu. Soalnya, pembangunan awal infrastruktur di IKN dipastikan bakal dimulai tahun ini.

“Tapi duitnya belum ada sam­pai sekarang, di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita nggak ada,” ungkap Diana.

Perlu diketahui, selama dua tahun infrastruktur yang akan dibangun, yakni, jalan, air, serta Istana Negara. Sebelum mem­bangun Istana Negara di IKN, perlu dilakukan land develop­ment (pengembangan lahan) terlebih dahulu.

Selanjutnya akan dibangun kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta di wilayah Sumbu Kebangsaan.
Total anggaran yang dibu­tuhkan untuk membangun IKN hingga tahun 2024, Kementerian PUPR sudah mengusulkan Rp 48 triliun.

Netizen riuh menanggapi soal pembanguan IKN.

“IKN diketahui akan mulai dibangun pada 2023 menda­tang. Pemerintah akan mem­pekerjakan 200 ribu pekerja di Kalimantan Timur,” kata @SafiraTritania.

Akun @PresidenKopi meng­kritik rencana pembangunan IKN di tengah keterbatasan uang yang dimiliki Pemerintah. Besar pasak daripada tiang.

“Uang ng­gak punya maunya melampau batas isi kantong,” kritiknya.

Akun @dragonb21 menye­salkan pembangunan IKN. Padahal, negara tidak punya dana. Alhasil, ketika infrastruk­tur belum menghasilkan untung, utang harus dibayar, akhirnya dijual.

“Sepertinya suara rakyat yang tidak setuju dengan pembangu­nan IKN sudah tidak didengar lagi. Mereka sudah punya se­galanya, kekuasaan ada di tan­gan, uang dan hukum sudah di tangan,” keluh @Zulkifli986.

Akun @Alevandria meng­ingatkan, pembangunan IKN baru harus mengutamakan aspek transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas.

Bagi @rikylee20, proyek pem­bangunan IKN Nusantara tidak memiliki tujuan lain, selain untuk masa depan anak bangsa.

“Pemindahan IKN Ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai wujud semangat pemer­ataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tegas @Robertajja.

Akun @Poetri_srikandi per­caya, pembangunan IKN akan membawa dampak besar bagi perekonomian. Buktinya, saat masih wacana pemindahan saja harga tanah di sana sudah naik tajam.

“Otomatis perekonomian ter­dampak positif,” klaim dia.

Menurut @Yakaligkuyhehe, pembangunan IKN memiliki tantangan besar pada aspek ling­kungan. Bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan.

“Masyarakat sekitar IKN harus berbenah diri dengan cara meningkatkan skill yang sesuai dengan kebutuhan pemban­gunan dan pertumbuhan kota tersebut. Agar tidak tersingkir dalam persaingan yang semakin kompetitif dengan pendatang,” ujar @Lailynur_Jannah. (TIF/rm.id)