Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun Pertama Angkanya Rp 71T

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah memasukkan program makan gratis bergizi dalam RAPBN 2025. Di tahun pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp71 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran tersebut dicapai setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Dalam komunikasi itu, Prabowo menyepakati pelaksanaan makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. 

“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify terkait Program Makanan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Hadir dalam konferensi pers tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Tommy Djiwandono.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makanan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang dipatok antara 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan rencana belanja pemerintah tahun ini yang akan difokuskan pada situasi dan tekanan yang ada, guna memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Belanja yang langsung dinikmati masyarakat, termasuk perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan pendidikan, menjadi prioritas utama.

Dalam komitmennya, Sri Mulyani menyatakan bahwa hal ini juga telah disampaikan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang memberikan assurance untuk menjaga komitmen defisit anggaran di bawah 3 persen.

"Siklus pembahasan RAPBN 2025 yang disiapkan saat ini akan digunakan oleh pemerintahan terpilih. Oleh karena itu, APBN transisi harus terus dikomunikasikan, disinkronkan, dan dikoordinasikan antara pemerintah yang sedang menyusunnya dan pemerintah yang akan menjalankannya," ujar Sri Mulyani.

Hingga saat ini, pada 24 Juni, telah dilakukan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok fiskal 2025. Asumsi makro dan postur RAPBN 2025 masih dalam rentang yang telah ditetapkan. Minggu lalu, Panja A Banggar telah menyepakati rentang fiskal dan postur 2025.

Pada minggu ini, Panja Belanja akan melanjutkan pembahasan. Rapat Banggar dengan Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia dijadwalkan pada 4 Juli untuk pengesahan laporan Panja. Selanjutnya, pada 9 Juli, akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan tersebut.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa laporan semester 1 pelaksanaan APBN 2024 akan disampaikan pada 5 Juni dan dibahas di Banggar pada 8-10 Juli.

Setelah sidang paripurna 9 Juli, RUU APBN 2025 akan disusun untuk difinalkan dan disampaikan kepada Presiden Jokowi pada 16 Agustus sebagai RUU APBN 2025. "Postur APBN sudah kita masukkan dan disepakati," tambahnya.

Pemerintah berharap dengan adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, kebijakan fiskal dan belanja negara dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.