Andra Soni Minta Program Akses Keuangan Banten Tepat Sasaran

SERANG – Gubernur Banten Andra Soni mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan harus konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten 2026, sekaligus Rakorda TPAKD, TPID, dan TP2DD di Gedung Negara, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, akses terhadap tabungan, pembiayaan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya menjadi faktor penting dalam mendorong produktivitas serta mengembangkan usaha masyarakat.

“Keberhasilan akses keuangan bukan sekadar bertambahnya rekening atau penyaluran kredit, tetapi harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Andra Soni mengungkapkan, ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen pada triwulan II-2026. Sementara realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun, dengan dukungan sekitar 1,17 juta UMKM di seluruh kabupaten/kota.

Potensi tersebut, katanya, perlu diperkuat melalui kemudahan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar agar pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata.

Ia juga meminta hasil Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026 segera diterjemahkan menjadi program daerah yang memiliki target, lokasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.

Selain akses keuangan, Andra Soni mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga. Inflasi Banten pada September 2026 tercatat 3,14 persen. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), TPID diminta memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.

Ia turut mendorong penguatan koordinasi TPAKD, TPID, dan TP2DD, termasuk peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok prioritas serta evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Andra Soni berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai program prioritas, target capaian, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

“Jadikan TPAKD, TPID, dan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah kerja bersama yang menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.