Pornografi Juga Bikin Resah

JAKARTA - Senayan prihatin dengan merebaknya pornografi di berbagai platform media sosial. Pemerintah perlu membentuk satgas film porno untuk mengatasi masalah ini.  

Hal tersebut dilontarkan ­anggota Komisi I DPR Mukhlis Basri saat fit dan proper test calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF) di Gedung Parlamen, Jakarta, kemarin. Adapun calon LSF yakni Naswardi, Ni Luh Putu Eli Prapti Erawati, Nurha Marindra Masardi, Nusantara Khusnul Khatim Mulkan, Okky Madasari, dan Roseri Rosdi Putri.

Mukhlis mengatakan, saat ini negara menghadapi tiga persoalan besar. Pertama, narkoba. Kedua, judi online yang kini sangat ramai dan oleh Pemerintah telah dibentuk satgas pemberantasan judi online untuk mengatasi ini. Dan terakhir, masalah pornografi.

“Perlu saya sampaikan masalah film porno di dapil saya ini, ada beberapa guru mengaji memberikan tontonan film porno ke murid mereka. Berarti masalah ini kan sudah sangat-sangat luar biasa bagi bangsa kita ini,” kata Mukhlis.

Karena itu, Mukhlis meminta pendapat para calon ­Anggota LSF ini apakah setuju ­dengan pembentukan satgas pem­berantasan film porno ini, ­seperti halnya satgas pemberantasan judi online. “Nah setuju nggak ibu-bapak, kalau sekarang ini ada satgas judi online, besok tidak tertutup kemungkinan terbentuk juga satgas film porno,” tanyanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta pandangan para calon anggota LSF terhadap iklan obat kuat. Sebab, banyak kelompok masyarakat yang ternyata menyukai iklan obat kuat ini.

“Apakah film iklan obat kuat itu film porno atau bukan. ­Karena saya lihat itu banyak yang suka nonton,” tambahnya.

Sementara anggota ­Komisi I DPR Ali Imron Bafadal menga­takan, film saat ini tidak ­hanya bisa dilihat di televisi dan bioskop, tetapi juga disaksikan melalui berbagai aplikasi dan ­platform media sosial. Ironisnya, di tempat-tempat itulah justru sensor tidak dapat dilakukan ­sehingga tak sedikit adegan vulgar dapat disaksikan oleh berbagai masyarakat. “Bagaimana LSF mengambil peran dalam ­keadaan seperti ini, karena payung hukum soal ini belum ada,” tanyanya

Sementara calon anggota LSF Ni Luh Putu Eli Prapti Erawati mengatakan, visinya mengikuti fit dan proper test adalah karena ingin negara hadir memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan pelajar. Sebab mereka adalah tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan yang saat ini belum optimal bernalar kritis.

Mereka justru lebih banyak diasuh oleh para orang tua dengan menggunakan gadget. “Semakin tenang anaknya, semakin lama anaknya diberi waktu bersama gadget. Padahal di dalamnya beragam konten ada di sana,” katanya.

Makanya, dia memandang Pemerintah harus hadir melin­dungi para generasi bangsa ini melalui penguatan berbagai ­literasi perfilman. “Saya rasa kalau masyarakat sudah melek akan film, literasi filmya kuat, mereka mampu untuk me­lindungi dirinya dan berinteraksi dengan baik terhadap konten-konten yang ada,” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapan, Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota LSF ini, salah satunya, untuk meningkatkan kualitas tayangan, baik di bioskop maupun di kanal lainnya. “Sehingga nantinya itu akan menjadi sarana untuk sumber referensi hiburan, yang berkontribusi positif bukan film-film yang kiranya bisa mendegradasi moral anak kecil kita,” ucapnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan di peraturan perundang-undangan. Isi tes tersebut di antaranya yaitu pandangan calon anggota mengenai suatu karya film.

“Karya itu mungkin di satu sisi dianggap seni (tapi) di sisi lain merupakan propaganda atau di sisi lain malah (bisa jadi) ­menimbulkan hal yang kontroversial. Jadi, ada beberapa contoh-contoh tayangan ini (menyangkut) bagaimana pandangan mereka terhadap hal-hal yang kontroversi tersebut,” terang politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota LSF tersebut terdiri dari 34 orang yang terdiri dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 6 sesi.