Mahfud MD Berharap Besar Kepada Prabowo Untuk Benahi Hukum Nasional

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ke­amanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menaruh hara­pan besar kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membenahi hukum nasional yang saat ini dinilai karut marut.

Menurutnya, situasi de­mokrasi dan hukum saat ini tidak baik-baik saja. Padahal, hal itu salah satu prasyarat utama menuju Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan Pemerintah secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010.

"Kalau demokrasi dan hukum masih seperti saat ini, Indonesia Emas 2045 tak akan terwujud," kata Mahfud saat menjadi pem­bicara tunggal dalam seminar yang digelar ISEAS-Yusof Ishak Institute, di Singapura, Kamis (4/7/2024).

Dalam paparannya yang ber­judul: ‘Democracy, Corruption, and Law Enforcement Challenges in achieving Grand Indonesia 2045’ itu, Mahfud mengingatkan, 21 tahun menuju 2045, infrastruktur politik dan penegakan hukum Indonesia semakin lemah.

Dengan demikian, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak hanya dituntut mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi. Hukum dan demokrasi berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, layanan dasar dan lainnya. "Bonus demografi akan men­jadi kutukan demografi jika tak segera ada perubahan," ujarnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 ini menaruh harapan, Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpi­nan Prabowo akan membena­hinya.

"Kita tidak boleh putus asa. Dari segi politik dan hukum, saya berharap Prabowo Subianto memimpin Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia itu," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Ada dua alasannya. Pertama, Prabowo kerap mengungkap­kan pikirannya, bahwa perma­salahan mendasar Indonesia adalah ketidakadilan dalam Pemerintahan.

Mahfud mengutip pemikiran Prabowo, jika oligarki mengua­sai Pemerintahan, penegakan hukum lemah, dan korupsi terus merajalela, maka disintegrasi Indonesia bukan hal mustahil dan dapat terjadi kapan saja.

"Bagi saya, pernyataan itu bisa jadi menunjukkan keprihatinan mendalam Prabowo terhadap oligarki, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum yang su­dah meluas secara nasional," ujarnya.

Kedua, berdasarkan perkena­lan dan hubungan kerja kole­gialnya dengan Prabowo secara langsung, Mahfud yakin dengan pengalaman karir yang luas, karakter pribadi, latar belakang sebagai perwira militer dan saat ini menjadi Menteri Pertahanan akan menuntut Prabowo punya sikap nasionalis yang kuat dan disiplin.

"Terkadang dia mungkin keras, tetapi dia adil, konsisten, dan sosok yang hangat. Bagi saya, itu adalah sebuah harapanyang bisa digantungkan di tengahkenyataan yang tidak bisa kita hindari," ujarnya.

Anggota DPR periode 2004-2008 ini mengaku, pada Pilpres 2024 memang tidak mendukung Prabowo karena mencalonkan diri sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi, Mahfud menegaskan, dia dan Ganjar sudah dinyatakan kalah dalam Pemilu.

Mahfud menekankan, secara konstitusional, Prabowo-Gibran menang dan harus diterima. Mahfud pun berpesan, semua pi­hak kembali fokus membangunbangsa dengan keahlian masing-masing.

"Bangsa ini harus terus ma­ju, tidak boleh ditahan atau dihentikan mereka yang ka­lah. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi memutus­kan Prabowo-Gibran pemenang Pilpres, saya dan Pak Ganjar langsung menyatakan peneri­maan dan menyambut baik kedatangan Prabowo sebagai Presiden mendatang," pungkas Mahfud.