Tekan Angka Kecelakaan, Menhub Gencarkan Edukasi Keselamatan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2023 mencapai 27.800 jiwa. Angka ini naik 1,32 persen dibandingkan 2022, yakni 27.531 orang

Untuk itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengingatkan masyara­kat tentang pentingnya kesela­matan dalam berkendara.

BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerin­tah telah mengupayakan banyak hal untuk meningkatkan kesela­matan.

“Pemerintah serius sekali berkaitan dengan keselamatan jalan,” kata BKS saat membuka rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Salah satu upaya peningkatan keselamatan itu dilakukan lewat 5 pilar keselamatan jalan, yaitu manajemen keselamatan jalan dengan koordinator Bappenas.

Kemudian, jalan yang ber­keselamatan dengan Koordina­tor Kementerian PUPR. Lalu, kendaraan yang berkeselamatan dengan koordinator Kemenhub.

Berikutnya, perilaku peng­guna jalan yang berkeselamatan dengan koordinator Polri, serta penanganan korban pasca ke­celakaan dengan koordinator Kemenkes.

Kemenhub secara kebijakan menyiapkan apa saja yang harus ditaati. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan dengan kualifikasi yang baik.

“Kemenkes dan yang lainnya juga begitu. Kita sangat terbantu dengan 5 pilar ini. Kolaborasi bersama lima pilar menjadi wa­jib,” tuturnya.

Eks Direktur Angkasa Pura ll ini mengatakan, sosialisasi keselamatan wajib terus disuarakan. Apalagi, bagi Generasi Z atau Gen Z butuh pengetahuan dan edukasi tentang keselamatan berkendara.

“Karena Gen Z menjadi mayoritas baru dari pengguna jalan, pengguna kendaraan,” bebernya.

Menurutnya, jika Gen Z tidak diberikan edukasi, maka tujuan dalam aspek keselamatan men­jadi kurang baik.

Dia berharap, sosialisasi ini menjadi momen untuk terus se­lalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dia mengingatkan, semua bisa menjadi pahlawan keselamatan apapun profesi dan kedudukan­nya di masyarakat.

“Sekolah bisa membantu anak didik belajar tentang pentingnya keselamatan jalan sejak usia sekolah,” jelasnya.

Selain keselamatan, BKS juga berpesan terkait peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Berdasarkan data Bappenas, dalam 5 tahun terakhir pengguna kendaraan pribadi terus mening­kat rata-rata 8 persen per tahun. Tingginya angka tersebut dapat berdampak pada kemacetan dan emisi gas rumah kaca.

BKS mengakui telah melaku­kan langkah-langkah untuk menurunkan penggunaan kenda­raan pribadi dan meningkatkan peralihan ke angkutan umum.

Misalnya, menyediakan angkutan umum massal di perkotaan dengan menyusun perencanaan angkutan umum berbasis demand.

Kemudian, pembuatan integrasi antar moda di koridor utama dan pengumpan, manaje­men penjadwalan armada, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang aman, nyaman dan selamat.

Ke depan, Kemenhub akan melakukan upaya pemerataan sarana transportasi publik perkotaan yang modern dan ter­integrasi, serta menyediakan layanan bus umum dan bus sekolah di banyak kota.

Kemenhub juga terus berupaya meningkatan kelaikan angkutan umum (AKAP dan pariwisata) melalui ramp check berkala, pengujian berkala kendaraan ber­motor, serta pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan, potensi kecelakaan lalu lintas menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Saat ini jumlahnya terus meningkat.

Dia mengingatkan, di Indone­sia kondisi keselamatan masih menjadi ancaman nyata.

“Sudah sepatutnya menjadi perhatian serius kita bersama karena angka kecelakaan dan tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas masih tinggi,” bebernya.

Risyapudin menilai, kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan berbagai faktor, salah satunya pengguna jalan yang tidak tertib ketika berlalu lintas.

Menurutnya, Pemerintah dan stakeholders terkait terus berupaya menekan angka ke­celakaan lalu lintas.

Hal itu sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 ihwal Ren­cana Umum Nasional Kesela­matan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ)

Beleid tersebut mengatur mengenai penetapan RUNK LLAJ untuk periode 20 tahun, dengan jangka waktu sejak 2021-2040.

RUNK LLAJ tersebut nantinya menjadi acuan bagi ke­menterian/lembaga, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perenca­naan, pelaksanaan, dan pengen­dalian KLLAJ.

Terpisah, Wakil Ketua Pem­berdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Trans­portasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan per­lunya dihidupkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat untuk memperkuat organisasi di Kemenhub.

Sementara, Direktorat Jen­deral Transportasi Perkotaan menangani persoalan transpor­tasi perkotaan.

Selain itu, Djoko berharap adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angku­tan Jalan.