KPU Tangsel Klaim Coklit Rampung 100 Persen, Bawaslu Bantah dengan Sejumlah Temuan

SERPONG -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeklaim proses pencocokan dan penelitian (coklit) telah rampung 100 persen. Namun hal itu langsung dibantah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan sejumlah temuan yang dijumpai di lapangan. 

Perbedaan pendapat tersebut diungkapkan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di kawasan Serpong, Tangsel, Senin (22/7/2024). 

Dalam forum tersebut, Ketua KPU Kota Tangsel, M. Taufiq MZ menyatakan bahwa proses pencoklitan yang telah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sejak 24 Juni lalu, telah rampung 100 persen. 

"Alhamdulillah hari ini, Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencocokan dan penelitian data pemilih, sudah selesai 100 persen," ungkap Taufiq dalam forum tersebut. 

Ia menerangkan, hasil pencoklitan ini selanjutnya akan menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran. 

"Semalam kita tutup dan yang menjadi penyempurnaan penyusunan data pemilih adalah pencoklitan kepada Plt Ketua KPU RI, Pak Afifuddin. Menjadi rangkaian penutupan. Maka tentu dari hasil ini akan menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran," tuturnya. 

Selanjutnya, kata Taufiq, proses menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih panjang. 

"Sejak 25 Juli sampai 11 Agustus. Dan penyusunannya panjang sampai rekapitulasi dan penetapan DPT itu pada 21 september. Dan diumumkan DPT itu pada 22 September. Ini penting dari proses sampai November itu apakah DPT sudah betul-betul 100 persen mewakili hak pemilih," jelas Taufiq. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama, pendapat berbeda diutarakan Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep. 

"Hasil evaluasi kami di dalam pengawasan pencoklitan. Alhamdulillah sudah 100 persen menurut KPU, namun menurut Bawaslu belum 100 persen," ungkapnya. 

Pasalnya, kata Acep, terdapat sejumlah temuan yang dijumpainya dalam pengawasan uji petik di tengah masyarakat.

Misalnya saja, temuan yang dijumpai di salah satu kawasan perumahan di kawasan Setu, Tangsel. 

Terdapat kasus di mana ada salah satu warga yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) Tangsel. Namun saat dicocokkan dengan KTP, warga tersebut masih tercatat sebagai warga luar daerah Tangsel. 

"Otomatis memiliki NIK Tangsel. Ketika dicoklit dan dicocokkan dengan KTP, KTP-nya masih luar daerah. Kemudian Pantarlih tidak memasukan nama tersebut ke daftar pemilih, akhirnya dicoret. Kebetulan saya yang menemukan saat saya uji petik di Setu. Saya meminta ke Panwascam untuk memperbaiki itu," paparnya. 

Kemudian di wilayah Kecamatan berbeda, Bawaslu menemui adanya warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Padahal saat Pemilu 2024 lalu, yang bersangkutan menjadi pemilih. 

"Ada di Pondok Aren dia Pemilu 2024 masuk pemilih di KK ada, kemudian sticker ada. Namun kemarin kita uji petik nama anaknya tidak ada atau hilang. Ini yang menurut saya, walaupun 100 persen perlu adanya evaluasi. Karena masih dua hari, masih panjang untuk ditetapkan. Hal ini menjadi persoalan," ungkapnya. 

Tak hanya sampai di situ. Bawaslu juga menemukan adanya dugaan penduplikasian tanda tangan pada sticker coklit salah satu warga.

"Itu terjadi di Serpong Park. Orangnya lagi di Bali kemudian petugas coklit datang. Lalu saat orang itu pulang dari Bali, dia menemukan sticker itu sudah ada tanda tangan dia. Ini menjadi evaluasi kita terhadap petugas Pantarlih," ucap Acep. 

Atas sederet temuan tersebut, Acep menegaskan, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pencoklitan. Sebab menurutnya, dengan bukti tersebut disimpulkan bahwa proses pencoklitan belum rampung seutuhnya. 

"Atas kejadian dan temuan Bawaslu dalam proses ini. Dimungkinkan penduduk Tangsel belum tercoklit 100 persen. Karena hal ini masih terjadi. Kalau di atas kertas saja mungkin bisa. Tapi kalau hasil pantauan kita di lapangan ini masih ada masalah," pungkasnya.