Beberapa Sekolah Swasta Akan Digratiskan Tahun Depan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar mengawasi pelaksanaan kebijakan program Sekolah Swasta Gratis pada 2025. Kualitas pendidikan harus sejajar dengan sekolah negeri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Pra­setyo Edi Marsudi mengatakan, masing-masing pemangku ke­pentingan dalam menjalankan program Sekolah Swasta Gra­tis, harus menyatukan sudut pandang. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program tersebut.

“Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) dipu­tuskan, dikonsolidasi dulu,” kata Pras, sapaan Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2024).

Sebab, Pras khawatir ada seko­lah swasta yang hanya ingin memanfaatkan program ini saja. Tidak benar-benar menyelengga­rakan kegiatan belajar mengajar.

“Sekolah-sekolah swasta ikut program ini, jangan yang kaleng-kaleng. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkon­trol dengan baik,” pintanya.

Rencananya, pada 20 Agustus 2024, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Disdik DKI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman atau Memoran­dum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis. MoU itu dilakukan untuk memastikan program Sekolah Swasta Gratis yang diusulkan DPRD dapat ter­laksana dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Jakarta pada 2025.

“Alhamdulillah, sekolah gratis bisa terwujud. Mulai tahun 2025 program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta sudah berjalan,” ujar Iman saat pembahasan Peruba­han APBD Tahun 2024, Sabtu (10/8/2024) malam.

Imam mengatakan, kesepaka­tan itu merupakan buah dari per­juangan panjang seluruh anggota Komisi E periode 2019-2024.

“Hal yang menarik adalah telah tercapai kesepakatan antara eksekutif dengan kami di Komisi E untuk merealisasikan sekolah gratis. Semua anggota di Komisi E dan semua fraksi di DPRD setuju untuk menerapkan seko­lah gratis di Jakarta ” tegas Iman.

Ratusan Sekolah Tak Ikut Program

Ratusan sekolah swasta di Jakarta tidak mau mengikuti program Sekolah Swasta Gratis.

“Ada 415 sekolah swasta yang tidak ikut program Sekolah Gra­tis. Mereka yang tidak ikut adalah sekolah dengan grade A dan grade B,” tegas Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbu­dristek) agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

“Sedang kami data. Kami min­ta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan mana sekolah yang diberikan gratis,” kata Heru.

Dia memastikan sekolah swasta yang dipilih bukan seko­lah elite atau grade A dan B.

“Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis,” ujarnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, kebijakan sekolah gratis meru­pakan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Karenanya, Pemprov telah melakukan pembahasan secara mendalam.

“Untuk sekolah-sekolah swas­ta yang atas-atas (grade A) tidak mendapatkan itu, karena mereka juga tidak akan mau,” kata Joko.

Pemprov juga sudah mengan­tisipasi ekses-ekses minor yang timbul dari kebijakan sekolah gratis. Misalnya, yayasan atau lembaga yang tiba-tiba ingin mendirikan sekolah baru.

“Kami batasi dulu. Untuk sekolah-sekolah minimal su­dah 6 tahun atau 10 tahun baru bisa mendapatkan itu,” tandas Joko.