Kini Menteri PDIP Tinggal 3 Yang Masih Berada Di Kabinet

JAKARTA - Satu per satu, menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP, berguguran. PDIP yang semula punya enam menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, kini hanya menyisakan tiga orang. Satu terkena reshuffle dan dua lagi mengundurkan diri karena maju di Pilkada Serentak, pada November 2024.

Keenam menteri yang berasal dari PDIP di periode kedua pemerintahan Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Dari enam orang tersebut, yang bertahan tinggal tiga; Abdullah Azwar Anas, I Gusti Bintang Puspa Yoga, dan Teten Masduki. Sementara, Yasonna sudah diganti dengan Supratman Andi Agtas yang merupakan politisi Partai Gerindra. Sedangkan Tri Rismaharini dan Pramono Anung sudah mengajukan pengunduran diri dari kursi menteri lantaran maju Pilkada 2024.

Jokowi mengatakan, sudah menerima pengunduran diri Risma. Kepala Negara juga sudah menandatangani keputusan pemberhentian Risma sebagai Mensos. 

“Penggantinya nanti sebentar lagi," kata Jokowi di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024). Untuk Pramono, Jokowi mengaku, belum menandatangani surat keputusan pemberhentian mantan Sekjen PDIP itu.

Ketika ditanya apakah akan ada reshuffle, Jokowi tidak menampiknya. "Ya bisa," singkat mantan Gubernur Jakarta itu.

Agar pekerjaan Kementerian Sosial tetap jalan, Jokowi menunjuk, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Sosial.

Penunjukan Muhadjir sebagai Plt Mensos tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Risma. “Bapak Muhadjir akan menjabat sebagai Plt Mensos hingga adanya Mensos definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Kenapa Jokowi belum keluarkan Keppres pemberhentian Pramono? Ari mengatakan, Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung sejak Senin (2/9/2024). Dalam surat tersebut, Pramono menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Sekretaris Kabinet terhitung mulai Minggu, 22 September 2024.

“Karena surat yang disampaikan Pramono Anung ke Presiden, menyebutkan permohonan pengunduran diri terhitung mulai 22 September 2024, maka Keppres Pemberhentian sebagai Seskab akan ditandatangani oleh Presiden menyesuaikan dengan permohonan dari Pramono Anung,” pungkas Ari.

Saat dikonfirmasi kenapa baru 22 September 2024 mundurnya, Pramono mengatakan, karena masih ada tugas yang harus diselesaikannya dalam waktu dekat. Termasuk nanti mempersiapkan pada 11 September ini ada sidang kabinet di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi," ujar Pramono.

Bagaimana tanggapan PDIP menterinya berkurang? Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, partainya selalu ikut serta merancang pemerintahan Jokowi selama dua periode. Kader PDIP pun komitmen untuk melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan Jokowi.

"Ini tanggung jawab terhadap tugas kenegaraan," nilai Seno kepada Redaksi, Jumat (6/9/2024).

Menurut Seno, Jokowi punya hak prerogatif mengganti seluruh kader PDIP yang tersisa di pemerintahannya. "Silakan saja kalau memang merasa tidak memerlukan pemikiran, kerja, dan jasa dari para kader kami," tegas dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, PDIP akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi ihwal kocok ulang kabinet. PDIP juga tidak akan terlalu melawan, karena periode Jokowi yang juga tinggal sebentar lagi.