Jatah Menteri Prabowo-Gibran Masih Didiskusikan, Belum Dibagi-bagi

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah berdiskusi dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai susunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Meski demikian, jatah menteri belum dibagi-bagi.

Demikian disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia bahkan menyebut, diskusi yang dilakukan sangat intens. "Ya kalau komunikasi kan hari-hari, ya," ucapnya, saat ditanya wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menteri Perdagangan ini juga membenarkan kabar akan ada penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, rencana penambahan itu sedang digodok. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian juga sedang dibahas di DPR.

"Penambahan (kementerian) iya, tapi jumlah pastinya belum," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi ulang mengenai informasi akan ada 44 kementerian, politisi yang akrab disapa Zulhas ini, tak menampik. "Ada kemungkinan (44 kementerian)," ucapnya.

Sedangkan untuk nama-nama menteri di 44 pos tersebut, Zulhas mengaku tidak tahu. Termasuk mengenai jatah PAN. Untuk jumlah menteri yang akan diberikan ke PAN, Zulhas menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo.

"Kabinet itu terserah Bapak Presiden. Kita tahu, itu haknya Bapak Presiden," tandasnya.

PKB juga mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo membahas susunan kabinet. Namun, untuk pembagian jatah, belum dilakukan.

”Kalau diskusi, sudah. Ya, kita lihat nanti (berapa kursi menteri PKB). Kami sudah diajak diskusi,” ujar Wasekjen PKB Syaiful Huda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

PKB merupakan anggota baru dalam koalisi Prabowo. Meski demikian, PKB tetap dilibatkan dalam penyusunan kabinet, nomenklatur, dan teknis lainnya.

Mengenai jatah jumlah menteri PKB, Huda tak mau berandai-andai. Yang jelas, nama-nama kader yang diusulkan akan disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan hal serupa. Dia menyatakan, Prabowo berdiskusi dengan pimpinan parpol pendukung untuk menyusun kerangka kabinet, termasuk dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ihwal kursi yang didapat Golkar, menurut Doli, hanya Prabowo dan Bahlil yang mengerti. Sebagai kader, dia menyerahkan sepenuhnya dengan hasil komunikasi yang dilakukan Bahlil dengan Prabowo.

"Biasanya kalau kami, di Partai Golkar, itu sudah memberikan sepenuhnya kepada ketua umum kami,” ucap Ketua Komisi II DPR itu.

Sementara, Ketua Umum PBB Fahri Bachmid meyakini, Prabowo amat paham mengenai pemilihan siapa saja yang cocok membantunya di pemerintahan. PBB ikut sepenuhnya dengan keputusan Prabowo

"Beliau sangat memahami konsep serta kebutuhan pemerintahan negara, termasuk soal konsep zaken kabinet," ucap Fahri Bachmid.

PPP juga menyerahkan sepenuhnya pembagian jumlah menteri ke Prabowo. PPP tidak mau menarget jatah, apalagi ikut campur dalam penentuan susunan kabinet.

"Hak prerogatif itu ada di Presiden. Jadi, PPP taat konstitusi bahwa peraturan kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden," ucap Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, parpol koalisi sudah mengajukan nama-nama calon menteri. Prabowo juga sudah mengajak para calon menteri itu untuk berdiskusi.

"Sebagian sudah diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya" terang Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Selain setor nama, ada juga parpol koalisi yang mengajukan minatnya pada kementerian tertentu. "Portofolio di kementerian juga sudah ada yang diajukan oleh partai politik," tambah Muzani.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, dalam penyusunan kabinet, Prabowo juga menjaring tokoh-tokoh yang selama ini sudah muncul. Tokoh-tokoh tersebut juga sudah masuk dalam tahap penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Namun, prosesnya belum final. “Itu semua, sifatnya masih wacana," imbuhnya.

Kapan finalnya? Muzani meminta semua pihak bersabar. Kata dia, Prabowo dan Gibran masih diskusi untuk memutuskan siapa yang akan terpilih sebagai anggota kabinet di pemerintahan mendatang.

"Tunggu saja. Presiden terpilih Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan kabinet yang akan datang," tutur Muzani.

Yang jelas, kata Muzani, Prabowo ingin membentuk zaken kabinet. Maka, menteri yang ditunjuk harus ahli di bidangnya. Menteri tersebut bisa berasal dari parpol maupun dari profesional. Syaratnya, menteri tersebut harus menguasai masalah yang akan menjadi tanggung jawabnya.

“Sehingga tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," pungkasnya.