Ekonomi Syariah Menjadi Salah Satu Konsentrasi Pemprov Banten

SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Rabu (30/10). Ekonomi syariah menjadi salah satu konsentrasi Pemerintah Provinsi Banten. 

Menurut Al Muktabar, di tingkat global ekonomi dan keuangan syariah juga terus berkembang. Indonesia juga turut berperan, memberi nilai tambah dalam ekonomi dan keuangan syariah. “Indonesia memiliki fundamental keislaman yang kuat, Islam yang rahmatan lil alamin,” ucapnya.

Dijelaskan, Provinsi Banten telah fokus pada ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu juga ditunjukkan dengan berdirinya di PIK ada Menara Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Kita juga terus mendorong aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Terus menggiatkan kegiatan seperti fashion show muslim, produk halal, memiliki kawasan ekonomi khusus produk halal, dan sebagainya,” papar Al Muktabar.

Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah menjadi peta jalan tata ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Banten. Menjadi basis di semua lini kehidupan. 

“Provinsi Banten terkenal dengan berbagai kelembagaan yang yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Di Provinsi Banten ada ribuan pondok pesantren,” ungkap Al Muktabar.

“Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti ini, kita dalam naungan Kabinet Merah Putih yang konsen dan fokus pada ikhtiar-ikhtiar memberdayakan rakyat untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bagi kesejahteraan rakyat dalam semua lini kehidupan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, ISEF ke-11 yang mengusung tema Sinergi untuk Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Syariah Global, berlangsung pada 30 Oktober s.d 3 November 2024.

ISEF atau Indonesia Sharia Economic Festival merupakan acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar). ISEF merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia (BI), Kementerian, otoritas dan lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pelaku usaha, serta asosiasi atau lembaga terkait, baik nasional maupun internasional.