Tito: Tolong, Server Dukcapil Jangan Dihajar Juga

JAKARTA - Menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan sistem keamanan data pemilih tetap terjaga dengan baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut, data tersebut tersimpan aman di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Tito, selama ini server Dukcapil belum pernah diretas. “Tolong, jangan dihajar juga,” ujar Tito, saat mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi II DPR, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dalam rapat ini, Tito mengajak dua Wakil Menteri Dalam Negeri yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Selain memperkenalkan dua wamennya itu ke anggota dewan, Tito juga menyampaikan persiapan Kemendagri menghadapi Pilkada serentak, 27 November mendatang.

Salah satu hal yang dilakukan Kemendagri adalah memastikan keamanan data pemilih, agar tidak terjadi kebocoran dan memunculkan data ganda. Mengingat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada Pilkada serentak tahun 2024 jumlahnya mencapai 207 juta pemilih.

Tito menyampaikan, data yang berhasil dihimpun tersebut sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data diberikan dalam bentuk dokumen digital atau soft copy yang sudah dikunci alias terenkripsi, dan dirinci dari setiap Kabupaten/Kota.

Dia memastikan, data yang terkunci tersebut tersimpan dengan aman di server Dukcapil Kemendagri. Sehingga, tidak mungkin terjadi kebocoran akibat dibobol hacker. Kecuali jika yang dibobol adalah server KPU.

“Sampai saat ini, sepertinya server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya nggak menantang teman-teman hacker. Tolong jangan juga dihajar,” pinta Tito.

Tito menyampaikan, data tersebut memang harus diserahkan kepada KPU untuk diverifikasi keabsahannya. Pihaknya juga setiap bulan memantau pergerakan data penduduk akibat seseorang meninggal dunia atau pindah alamat. “Sehingga, nanti didapatkan data akurat untuk pemilih tetap,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, Kemendagri juga menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi Dukcapil agar satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa mendapat semua layanan publik.

Hal itu dilakukan Kemendagri dengan menyuntikkan dana kepada Dukcapil sebesar Rp 2,2 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 4,7 triliun.

Selain itu, Tito memastikan tidak bakal ada NIK palsu di Dukcapil. Sebab, pihaknya menggunakan tiga fitur biometric dalam merekam data penduduk. Yakni fingerprint, retina, dan face recognition.

Untuk itu, secepatnya Kemendagri bakal memperkuat infrastruktur keamanan Informasi dan Teknologi (IT) Dukcapil. Ia pun meminta para anggota Komisi II DPR untuk memberikan dukungan.

Kami memerlukan dukungan dari bapak ibu sekalian, karena jika kita terburu-buru launching, sementara ‘jantungnya’ ini tidak kuat, maka sistemnya bisa gagal,” tuturnya.

Tito menyebut ada tiga sektor yang perlu diperkuat, salah satunya adalah kapasitas server data untuk menampung penyimpanan. Kedua adalah bandwithnya, agar tidak lemot. Terakhir, keamanan digitalnya. “Jangan sampai di-hack,” Tito menambahkan.

Sebelumnya dikabarkan, sebuah akun RRR mengunggah data 337 penduduk Indonesia di pasar gelap pada 2023. Sumber data tersebut diduga berasal dari Dukcapil Kemendagri.

Kebocoran data itu berisi informasi soal nama, NIK, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir dan akta nikah, hingga tanggal pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kala itu, Kemendagri menepis datanya berasal dari Dukcapil. Lantaran terdapat perbedaan format elemen datanya dengan data milik Dukcapil Kemendagri.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi II Aria Bima mendukung percepatan digitalisasi yang dilakukan Kemendagri. Termasuk salah satunya adalah penguatan sistem keamanan Dukcapil.

Menurutnya, digitalisasi penting untuk menjaga keamanan data pemilih dan memastikan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin yang dipilih rakyat. Bukan oleh oknum yang memanfaatkan celah kebocoran data.

“Disitulah saya kira Kemendagri punya hajatan untuk melakukan pengawasan dan bagaimana penegakan aturan untuk mencegah praktik-praktik tertentu,” ungkapnya.

Di dunia maya, netizen mengapresiasi sikap Pemerintah yang memastikan bakal menjaga keamanan data pemilih. Walaupun jejak digital mengenai kebocoran data KPU di tahun sebelumnya, perlu dibuktikan lebih lanjut.