Demi Keadilan Dan Kualitas Pendidikan,  Madrasah Swasta DKI Digratiskan Juga Dong

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong madrasah swasta di Jakarta juga digratiskan sama seperti sekolah swasta. Sehingga, semua sekolah diperlakukan sama dan adil.

Sekolah negeri dan swasta di Jakarta akan digratiskan mulai tahun depan. Hal itu tertuang dalam kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) program Sekolah Swasta Gratis yang sudah diteken Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD DKI Jakarta pada 23 Agustus 2024.

Tidak hanya sekolah umum, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoi­rudin menginginkan madrasah juga digratiskan. DPRD DKI menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) untuk membahas rencana tersebut.

Khoirudin bilang, kebijakan pendidikan gratis seharusnya bu­kan hanya untuk sekolah umum. Namun juga berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

“Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta, dan mereka bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil,” tegas Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Ketua Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) ini menerangkan, madrasah belum dimasukkan dalam Program Sekolah Swasta Gratis karena terkendala regu­lasi. Sebab saat ini, madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah umum negeri anggarannya langsung dari Dinas Pendidikan.

“Itu hanya kendala adminis­tratif. Pendanaan kan mestinya tidak terkendala. Bisa melalui jalur hibah,” jelas Khoirudin.

Dia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk ma­drasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang mengha­dap Sekda agar madrasah diper­lakukan sama. Mudah-mudahan tahun depan dari Pak Gubernur atau Pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga ma­drasah dapat gratis,” harapnya.

Khoirudin mengatakan, pi­haknya akan memperjuangkan agar pihak eksekutif mengalo­kasikan anggaran untuk penyelenggaraan madrasah gratis saat pembahasan lebih detail mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

Sekarang masih bahas ang­garan. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan adanya alokasi hibah untuk madrasah,” terangnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DKI Jakar­ta Nur Pawaidudin berharap, usulan program pendidikan madrasah gratis terealisasi. Se­hingga kualitas pendidikan di madrasah meningkat.

“Mungkin dengan skema hibah, sekolah madrasah gratis,” tukas Khoirudin.

Diungkap Pawaiddudin, se­lama ini telah mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 350 miliar lebih un­tuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta dan guru tambahan.

“Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal diambahkan,” ujarnya.

Pawaiddudin juga mengusul­kan agar pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidi­kan. Sehingga, penyelenggaraan sekolah gratis di madrasah juga bisa turut dibahas.