Pemerintah Kerahkan Semua Kekuatan Berantas Judi Online

JAKARTA - Pemerintah all out memerangi judi online alias judol. Semua kekuatan dikerahkan untuk memberantas kegiatan haram yang menyengsarakan masyarakat tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menerangkan, dalam memberantas judol, pihaknya bersinergi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasarkan laporan PPATK, saat ini transaksi judol mulai menurun. Namun, Gerakan pemberantasan judol yang dilakukan Pemerintah tidak akan mengendur. “Ini masih menjadi fokus hingga menurun drastis,” ucap Meutya, kepada wartawan, Sabtu (16/11/2024).

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, masalah judol telah menjadi perhatian serius Pemerintah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, praktik ini harus ditangani menyeluruh. 

Jumlah korban judol sudah sangat banyak. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), korban judol diperkirakan menyentuh angka 8,8 juta orang. Mereka bukan hanya orang dewasa, tapi ada sekitar 440.000 anak-anak dan remaja yang terpapar.

“Meski sudah ada penurunan angka transaksi, arahan Presiden (pemberantasan judol) konsisten dan tidak ada perubahan sampai saat ini,” ucapnya.

Meutya melanjutkan, di tengah kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo terus memantau perang melawan judol di Tanah Air. Jumat (15/11/2024), Mensesneg Prasetyo Hadi datang ke Kantor Komdigi dan menyatakan bahwa perang melawan judol masih menjadi salah satu perhatian Presiden.

Pemerintah all out memerangi judi online alias judol. Semua kekuatan dikerahkan untuk memberantas kegiatan haram yang menyengsarakan masyarakat tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menerangkan, dalam memberantas judol, pihaknya bersinergi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasarkan laporan PPATK, saat ini transaksi judol mulai menurun. Namun, Gerakan pemberantasan judol yang dilakukan Pemerintah tidak akan mengendur. “Ini masih menjadi fokus hingga menurun drastis,” ucap Meutya, kepada wartawan, Sabtu (16/11/2024).

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, masalah judol telah menjadi perhatian serius Pemerintah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, praktik ini harus ditangani menyeluruh. 

Jumlah korban judol sudah sangat banyak. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), korban judol diperkirakan menyentuh angka 8,8 juta orang. Mereka bukan hanya orang dewasa, tapi ada sekitar 440.000 anak-anak dan remaja yang terpapar.

“Meski sudah ada penurunan angka transaksi, arahan Presiden (pemberantasan judol) konsisten dan tidak ada perubahan sampai saat ini,” ucapnya.

Meutya melanjutkan, di tengah kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo terus memantau perang melawan judol di Tanah Air. Jumat (15/11/2024), Mensesneg Prasetyo Hadi datang ke Kantor Komdigi dan menyatakan bahwa perang melawan judol masih menjadi salah satu perhatian Presiden.

Presiden tetap memantau perkembangan judi online,” imbuhnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu Pemerintah memerangi judol yang diklasifikasikan sebagai bencana nasional. Dia mendengar, saat ini di masyarakat banyak muncul gerakan literasi melawan judol.

“Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, pendidik, dan lainnya, yang telah membantu, terima kasih. Kami mendapat informasi saat ini banyak sekolah yang secara sukarela menggiatkan kampanye di dalam lingkup masing-masing, karena angka korban judol di pelajar juga cukup tinggi" ujarnya.

Komdigi juga terus memblokir situs-situs judol, situs yang terafiliasi dengan judol, dan akun-akun media sosial yang mempromosikan judol. Dari Oktober hingga 11 November 2024, sudah ada 262.034 konten perjudian yang diblokir. Rinciannya, 249.660 situs plus Internet Protocol (IP), 11.015 konten yang diunggah lewat aplikasi media sosial meta, file sharing 5.562 konten, Google/YouTube 2.136 konten, 1.035 konten di X (dahulu twitter), 40 konten di Telegram, 37 konten di TikTok, dan 1 konten di toko aplikasi.

Dari jumlah tersebut, akun influencer turut disapu bersih. Salah satunya akun Instagram @orangisenglucu dengan jumlah pengikut mencapai 119.000.

Komdigi juga menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten judi. Di antaranya, adalah Aduankonten.id, yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545 dan 0811-1001-5080.

Dari sisi penegakan hukum, TNI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit TNI, yang mulai bekerja Rabu (13/11/2024). Ada empat prioritas tugas yang dikerjakan, utamanya adalah melawan judi online.

Patroli satuan siber juga dimaksimalkan untuk mencari oknum prajurit yang mengakses aplikasi judi. Sepanjang 2024, ada 4.000 prajurit menerima sanksi akibat terlibat judi online. Hukuman yang diberikan meliputi tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, hingga pidana.

Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen Alvis Anwar menyampaikan, jumlah ini bisa terus bertambah seiring dengan kinerja Satuan Siber TNI, BAIS, Pusat Sandi dan Siber TNI AD, Satuan Siber TNI AL, dan TNI Angkatan Udara dalam menyisir anggota prajurit yang bermain judi daring. “Lembaga-lembaga ini kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk paling tidak langkah awal kami melihat seberapa besar sebenarnya angka tersebut,” pungkas Alvis.

Dari pihak Kepolisian, terus mengusut dugaan praktik judol yang melibatkan pegawai Komdigi. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 tersangka. Tiga di antaranya masih buron.

Polisi akan melacak aset para tersangka untuk melihat aliran dana judol. Nantinya, dana hasil pelacakan tersebut akan disita dan diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap para tersangka akan dilakukan pengembangan informasi untuk menangkap tersangka lainnya.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Penyidik akan terus mengembangkan dan melakukan penangkapan dengan berbekal keterangan-keterangan yang ada,” tegas Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya di Polda Metro Jaya, Sabtu (16/11/2024).

Dari perbankan, BRI ikut turun ke lapangan dengan memblokir 3.003 rekening yang terindikasi kuat digunakan untuk kegiatan transaksi judol. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menyatakan, tindakan ini merupakan komitmen untuk mendukung penuh Pemerintah sekaligus sebagai upaya BRI menjaga integritasnya melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan.

“Langkah ini merupakan wujud dari tanggung jawab kami dalam memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia," ujar Agus.

Agus melanjutkan, selain memblokir rekening yang dijadikan alat penampungan uang, BRI juga terus memperkuat mekanisme pengawasan, teknologi deteksi dini, dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya, rutin mengimbau nasabah untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait rekeningnya, tidak mudah termakan penipuan lewat handphone, dan menjaga kerahasian informasi pribadinya.

“BRI tak pernah berhenti berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem perbankan yang aman dan terpercaya,” pungkasnya.

Melihat kerja sama ini, pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, yakin perang terhadap judol bisa dimenangkan Pemerintah. Namun, Yenti menekankan, PPATK harus memainkan peran utama karena punya kewenangan untuk menerapkan prinsip ‘follow the money’. 

“Dengan begitu, datanya bisa digunakan pihak terkait untuk amunisi perang yang akhirnya membuat Pemerintah menang lawan judi online,” ucap Yenti, Minggu malam (17/11/2024).