7 Menko Ke DPR, Minta Uang untuk Jalankan Program

JAKARTA - Tujuh Menteri Koordinator (Menko) kumpul bareng di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (2/12/2024). Mereka minta uang tambahan ke DPR untuk menjalankan program di tahun depan.

Rapat 7 Menko dengan Banggar itu, menjadi terasa istimewa. Pada rapat-rapat sebelumnya, biasanya banyak kursi yang kosong. Namun, dalam rapat itu, hampir semua terisi. Selain diisi Ketua Banggar, Said Abdullah dan para anggotanya, tujuh Menko juga hadir bersama jajaran pentingnya. Mereka membahas Rencana Kerja Anggaran.

Ketujuh Menko tersebut adalah: Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG); Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas); Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Imin).

Mengawali rapat, Said mengatakan, ketujuh Menko memiliki tugas yang tidak mudah. Para Menko harus membantu Presiden Prabowo Subianto menyinkronkan, mengkoordinasikan, melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang masing-masing.

"Kami sadar bahwa (Menko) perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas. Sehingga target pembangunan jangka pendek 100 Hari Pemerintah yang sudah dicanangkan Presiden bisa terealisasi dengan baik," kata Said.

Said kemudian mempersilakan para Menko memaparkan kebutuhan anggaran masing-masing. “Kalau pagunya insya Allah kami setujui, tinggal kebutuhan yang dibutuhkan para Menko (seperti apa?). Kita beri waktu setiap Menko 10 menit, setuju," ucapnya, bertanya kepada para anggota Banggar. Para anggota Banggar mengaku setuju.

BG menjadi Menko pertama yang menyampaikan paparan. Mantan Kepala BIN ini mengaku kesulitan merealisasikan kebijakan, karena anggaran kementeriannya terus dipangkas setiap tahun. Terlebih, pihaknya tidak memiliki pusat kendali yang terkoneksi dengan Kementerian/Lembaga di bawahnya.

"Sementara penanganan isu Polkam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan dalam koordinasi sinergi dan eksekusi di lapangan," tuturnya.

Ia merinci, pada 2023, Kemenko Polkam telah merealisasikan anggaran 99,56 persen dari pagu Rp 329,4 miliar. Untuk tahun ini, sementara realisasi anggaran sudah mencapai 89,61 persen dari Rp 332,7 miliar. Dari keterbatasan itu, anggarannya harus dipotong Rp 1 miliar untuk dukungan kepada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Di 2025, pagu anggaran Kemenko Polkam hanya Rp 268.281.288.000. BG meminta tambahan untuk program kerja sebesar Rp 3 triliun. Sehingga total keseluruhannya Rp 3.268.281.288.000.

Permintaan serupa disampaikan AHY. Ia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 273 miliar untuk tahun depan. Sebab, pagu anggaran yang ditetapkan sebelumnya hanya Rp 230 miliar. "Kami berharap mendapatkan (total) Rp 503 miliar," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Nantinya, anggaran tersebut dibagi ke sejumlah pos. Salah satunya untuk penguatan manajemen dan fasilitas pendukung. Sebab, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan Kemenko baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, kami ingin membangun seperti command center dashboard dan lain-lain, selain tentunya belanja pegawai. Kami ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non-PNS," urai AHY.

Lalu, Imin meminta tambahan anggaran Rp 653,7 miliar. Sebelumnya, Imin hanya mendapatkan anggaran Rp 139,7 miliar. Dengan tambahan ini, total anggarannya menjadi Rp 793,5 miliar. Imin menyatakan, dana itu dibutuhkan untuk membangun ekosistem usaha masyarakat berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan.

Imin berharap, usulan ini disetujui Banggar DPR. "Besar harapan kami, anggaran ini bisa disetujui oleh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran," ucap Ketua Umum PKB ini.

Sementara, Zulhas meminta tambahan Rp 505,9 miliar. Sebelumnya, Zulhas hanya mendapat Rp 44,08 miliar. Dengan tambahan, total anggarannya menjadi Rp 550 miliar.

Sembari berkelakar, Zulhas menyebut, tambahan itu lebih kecil dari usulan Imin. Di sisi lain, kementeriannya belum memiliki kantor dan mobil dinas. 

"Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada. Jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," beber Ketum PAN ini.

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk dukungan manajemen Rp 270 miliar, dan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 230 miliar. Anggaran tersebut mencakup empat kedeputian di kementeriannya.

"Mohon, Pak Ketua, para Ketua, jangan dipotong, Pak. Ini nasib kita di sini. Kalau bisa tambah juga tidak usah. Kalau bisa, pas saja," pinta Zulhas.

Sedangkan Yusril, meminta tambahan Rp 325 miliar. Sebelumnya, jatah anggaran untuk kementeriannya hanya Rp 9 miliar. "Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun (dengan Rp 9 miliar). Mudah-mudahan dipahami," harapnya.

Pakar hukum ini menjelaskan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk operasional sekretariat Rp 100 miliar, dan tiga deputi masing-masing Rp 75 miliar.

Kemudian, Airlangga mengajukan tambahan Rp 64,2 miliar untuk menyerap pegawai baru. Sebelumnya, Kemenko Perekonomian sudah mendapat anggaran Rp 459,7 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 523,9 miliar.

Airlangga menerangkan, Kemenko Perekonomian akan merekrut 428 orang ASN baru yang bakal disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Airlangga melanjutkan, tambahan anggaran itu rencananya digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 165,93 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 293,83 miliar.

Sedangkan Pratikno meminta anggarannya ditambah Rp 360 miliar. Dana tersebut untuk menunjang program-program prioritas, seperti stunting dan penanganan bencana alam. Sebelumnya, Kementerian Pratikno mendapatkan jatah anggaran Rp 111,2 miliar.

"Top up anggarannya tidak banyak. Dari total anggaran yang kami rancang untuk hubungan manajemen itu Rp 345 miliar, kemudian untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 126 miliar. Ini Rp 471 miliar," urai Pratikno.

Secara keseluruhan, tujuh Menko itu meminta anggaran sebesar Rp 5,18 triliun. Mendengar kebutuhan yang mendesak, Banggar pun setuju dengan permintaan para Menko tersebut. Ketua Banggar Said Abdullah berjanji, akan membahas permintaan para Menko tersebut dalam Rancangan APBN Perubahan 2025 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan Pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?" tanya Said, dijawab persetujuan oleh anggota Banggar, dan diakhiri ketukan palu.