Pilgub Jakarta 2024, Pram-Rano Unggul di 6 Wilayah

JAKARTA - Penghitungan suara Pilgub Jakarta 2024 mendekati tahap akhir. Rekapitulasi di enam wilayah, meliputi lima kota dan satu kabupaten, telah selesai. Cagub-Cawagub nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul di semua wilayah. Namun, rekapitulasi di tingkat provinsi belum digelar.

Rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota di Jakarta dilaksanakan mulai Selasa (3/12/2024) hingga Kamis (5/12/2024). Di hari pertama, rekapitulasi suara digelar di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Hari kedua lanjut di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Hari terakhir, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Hasil rekapitulasi di 6 wilayah ini selanjutnya akan dikirim ke KPU DKI Jakarta. Hasil tersebut akan dicermati dalam Rapat Pleno yang mulai digelar pada Sabtu (7/12/2024) dan direncanakan selesai pada Senin (9/12/2024).

Hasil rekapitulasi suara tiap wilayah itu diunggah KPU DKI di situs https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/dki-jakarta. Dari data tersebut, Pram-Rano unggul di semua wilayah kabupaten/kota.

Di Jakarta Pusat, Pram-Rano meraih 220.372 suara. Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, meraih 152.235 suara. Sementara, Cagub-Cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, 44.865 suara. 

Di Kepulauan Seribu, Pram-Rano unggul dengan 7.456 suara. Sementara, RK-Suswono 6.578 suara, dan Dharma-Kun 653 suara.

Di Jakarta Utara, Pram-Rano memimpin dengan 328.486 suara. Sedangkan RK-Suswono 261.463 suara, dan Dharma-Kun 77.026 suara.

Di Jakarta Timur, Pram-Rano juga dominan dengan meraih 635.170 suara. Sedangkan, RK-Suswono 535.613 suara, dan Dharma-Kun 136.935 suara.

Jakarta Selatan juga menjadi basis kuat Pram-Rano, dengan meraih 491.017 suara. RK-Suswono hanya 375.391 suara, dan Dharma-Kun 90.294 suara.

Jakarta Barat, keunggulan Pram-Rano tak terkejar. Mereka meraih 500.738 suara. RK-Suswono hanya mampu meraih 386.880 suara, dan Dharma-Kun 109.457 suara.

KPU DKI Jakarta belum memutuskan hasil rekapitulasi ini. Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan, hasil rekapitulasi tiap wilayah akan dibahas dalam Rapat Pleno KPU DKI Jakarta, 7-9 Desember 2024. Rapat pleno nanti akan dihadiri Bawaslu DKI Jakarta, saksi para pasangan calon, dan pemantau Pemilu.

"Nanti kita akan lakukan finalisasi rekapitulasi di tingkat provinsi untuk bisa mendapatkan angka yang utuh," ujar Fahmi, di Hotel Merlynn Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Di rapat nanti, kata Fahmi, KPU akan mempersilakan para saksi untuk mengoreksi bila menemukan kesalahan. Jika tak ada lagi yang keberatan, KPU akan menetapkan hasil resmi Pilgub Jakarta pada Senin (9/12/2024). "Kami akan mengumumkan hasil rekapitulasi provinsi," ucapnya.

Menurut Fahmi, jadwal rekapitulasi tingkat provinsi ini lebih cepat dari yang ditargetkan. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengagendakan pengumuman hasil Pilgub DKI pada 16 Desember. Untuk tempat rekapitulasi tingkat provinsi, Fahmi mengatakan, masih mencari lokasi yang tepat. 

Fahmi menambahkan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, bila tidak ada perselisihan, KPU akan menetapkan paslon terpilih paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). "Jadi, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah ada Putusan MK," ujarnya. 

Setelah itu, KPU akan mengusulkan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Batas waktu untuk usulan tersebut adalah tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca-Putusan MK.

Tiga pasang calon yang ikut dalam Pilgub Jakarta belum memberikan komentar mengenai hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota ini. Meski begitu, kubu RK-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilgub Jakarta 2024. Laporan tersebut dilayangkan pada Kamis (5/12/2024).  

Ketua Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan pihaknya sudah melaporkan Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta ke DKPP. "Kami menduga ada pelanggaran terhadap azas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Muslim. 

Dia menyebut, KPU tak profesional dalam membagikan formulir C6 sebagai undangan pencoblosan di hari pemungutan suara pada 27 November 2024. Muslim lantas menyinggung rendahnya angka partisipasi masyarakat di Pilkada Jakarta 2024. Ia menduga hal itu berkaitan dengan distribusi formulir C6 yang dinilai bermasalah.

"Survei sampling yang kita ambil, khususnya Jakarta Timur, rata-rata dari beberapa kelurahan, tingkat partisipasinya hanya 30 persen. Berarti kalau misal DPT-nya ada 580 per TPS, kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih," ucapnya.