Prabowo: PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah, Demi Bantu Rakyat Kecil

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen pada awal tahun depan. Kata dia, kenaikan PPN hanya untuk barang mewah. Pajak yang dikumpulkan akan digunakan untuk bantu rakyat kecil.

Meski banyak penolakan, Pemerintah dan DPR memutuskan tetap menerapkan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah amanat undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi," tuturnya di Istana, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kata Prabowo, sejak akhir 2023, Pemerintah tidak memaksimalkan potensi penerimaan negara. Padahal, penerimaan dari sektor tersebut bisa digunakan untuk kepentingan wong cilik.

"Pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut, untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah," ungkap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Senada, dikatakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Kata Dasco, kebijakan PPN 12 persen justru pro terhadap masyarakat kecil. Mengingat, barang-barang pokok dan pelayanan jasa yang bersentuhan dengan masyarakat, tetap dikenakan PPN 11 persen.

Saat berbincang dengan Prabowo, Dasco juga sempat usul agar ada penurunan pajak terhadap kebutuhan pokok. Prabowo bersama menteri ekonominya akan mengkaji usulan tersebut.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa juga meyakini, bukan hanya masyarakat kecil yang akan terbantu dengan kebijakan ini, tetapi juga sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM.

Saan memprediksi, Pemerintah akan merumuskan kebijakan seadil mungkin. "Pemerintah sedang menyusun kebijakan mana yang akan dikenakan PPN 12 persen, dan mana yang akan diturunkan," katanya di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini pun memastikan, tidak semua sektor UMKM akan terpengaruh oleh kenaikan PPN. Karena akan ada kategori yang mendapatkan insentif.

Jadi, pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Kami percaya Pemerintah tetap memperhatikan nasib UMKM," bebernya.

Selain soal pajak, kata dia, Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap masalah utang UMKM. “Dengan kebijakan pemutihan utang ini, kami harap pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang," harapnya.

Sementara, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai, PPN 12 persen hanya untuk barang mewah sudah tepat. Menurutnya, orang kaya tidak akan jatuh miskin hanya karena pajak barang mewahnya dinaikkan.

"Ketika seseorang mengurangi jatah belanja tas mewah Louis Vuitton dari 3 menjadi 1 saja, dia tidak akan jatuh miskin," kata Budiman, Sabtu (7/12/2024).

Budiman berpesan, masyarakat harusnya menggarisbawahi barang mewah yang menjadi objek PPN 12 persen. Tujuannya, semacam subsidi silang.

Agar pendapatan negara punya tambahan uang. Sehingga kemudian bisa dipakai untuk program-program sosial," imbuhnya. 

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mendukung wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah. Sebab daya beli masyarakat kelas menengah ke atas masih terjaga.

"Saya kira nggak ada masalah, karena memang daya beli masyarakat kelas menengah atas masih cukup tangguh," kata Adhi.

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah ialah masyarakat golongan menengah ke bawah. Pasalnya, daya beli mereka tengah tertekan.

Adhi menegaskan, jika kenaikan PPN menjadi 12 persen dikenakan terhadap seluruh objek pajak, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah bakal kian tertekan, imbas harga barang dan jasa yang naik.