Pram-Doel Harus Bangun Kerja Sama Dengan KIM Plus

JAKARTA - Pramono Anung-Rano Karno sudah bisa dipastikan memenangi Pilgub Jakarta. Namun, jalannya pemerintahan Pram-Doel lima tahun ke depan, diprediksi tidak akan mudah. Sebab, DPRD Jakarta saat ini dikuasai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mempunyai 86 persen kursi.

Dalam Pilkada Jakarta 2024, Pram-Doel didukung dua parpol, PDIP dan Hanura. Namun, hanya PDIP yang punya kursi di DPRD Jakarta. Jumlahnya 15 kursi. Sementara, total kursi DPRD Jakarta ada 106. Dengan begitu, Pram-Doel hanya punya dukungan 14 persen.

Parpol KIM pun sudah ancang-ancang memelototi segala gerak-gerik Pram-Doel. NasDem misalnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta dan memastikan janji-janji kampanye Pram-Doel direalisasikan demi kepentingan masyarakat.

“Kami akan mengawal segala janji-janji yang telah disampaikan oleh Pramono-Rano kepada rakyat Jakarta,” tegas Wibi, Kamis (12/12/2024).

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta ini menekankan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap program dan pelayanan, tapi juga kebijakan anggaran yang disusun dalam APBD Jakarta. “Bagaimanapun yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

PKB bersikap serupa. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Muhammad Lefy, langsung meminta Pram-Doel membuktikan kerja mengatasi kemacetan, banjir, penanganan sampah, dan kesenjangan sosial. Dia ingin, masalah-masalah ini diselesaikan Pram-Doel.

“Jakarta punya banyak sekali masalah. Isu prioritas dari PKB yang akan kita terus dorong,” tegas Lefy.

Dari PKS, bersikap sedikit lembut. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera beralasan, sikap ini diambil semata-mata untuk menjaga kepentingan warga Jakarta dan memastikan semua aspirasi mereka diserap lewat program-program yang pro-rakyat.

Meski begitu, PKS menonjolkan statusnya sebagai pemenang Pileg dan pemilik kursi Ketua DPRD Jakarta. “PKS sebagai pemenang Pileg dan Ketua DPRD tentu akan bekerja sama dengan Mas Pram dan Bang Rano sebagai pemenang Pilkada,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (14/12/2024).

Pram-Doel pun sudah menyadari dukunganya di DPRD Jakarta kecil. Untuk mengantisipasi gangguan, mereka pun buru-buru menyatakan akan mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang didukung KIM Plus di Pilkada lalu.

Pram menyebutkan, program yang akan diakomodir antara lain sarapan pagi gratis dan internet gratis, yang sama-sama digagas RIDO dan juga Dharma-Kun. “Tentunya ada beberapa program yang baik dari paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” katanya, Sabtu (14/12/2024).

Mantan Sekretaris Kabinet ini memastikan, pemerintahannya ke depan akan bersikap terbuka, karena memperbaiki Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. “Dengan demikian kita sekarang betul-betul berkonsentrasi untuk membangun Jakarta,” tandasnya.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jalannya roda pemerintahan Jakarta ke depan sangat tergantung bagaimana hubungan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Kalau hubungan keduanya baik-baik saja, program-program Pram-Doel akan berjalan mulus.

“Sebaliknya, kalau hubungannya tidak baik, bisa saja program-program Pram-Doel akan terhambat dan bahkan ditentang oleh KIM Plus yang mayoritas di DPRD Jakarta,” ungkap Adi, kepada Redaksi, Minggu (15/12/2024).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini menjelaskan, Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra, dengan mudah mengorkestrasi KIM Plus. Saat Prabowo bilang A, semua parpol akan ikut. Demikian juga dengan parpol-parpol di Jakarta.

Lalu, bagaimana hubungan PDIP dan Gerindra? Berkaca dari pengalaman rencana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (UU MD3) yang urung dilakukan demi mempertahankan posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR, Adi berkeyakinan hubungan PDIP dan Gerindra tidak ada masalah.

“Itu menegaskan sebenarnya PDIP dan Gerindra baik-baik saja. Kondisi yang tidak baik-baik saja hanya terjadi antara PDIP dengan Jokowi serta keluarga besarnya,” pungkasnya.