Kejar Swasembada Pangan, Pemerintah Kebut Bangun 61 Bendungan

JAKARTA - Pemerintah mengebut penyelesaian proyek pembangunan 61 bendungan. Targetnya, tahun 2026 semua proyek kelar. Keberadaan 61 bendungan ini penting untuk kejar swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini sudah terbangun 47 bendungan. Jumlah ini akan terus ditambah dan ditargetkan, pada 2026 nanti total ada 61 bendungan.

“Sebab, bendungan adalah salah satu backbone utama dari swasembada pangan,” tutur Dody di Subang, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).

Selain bendungan, Pemerintah juga melakukan normalisasi dan modernisasi jaringan irigasi. Normalisasi ini dilakukan pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Beberapa jaringan irigasi primer dan sekunder kita sudah ada dari jaman Belanda, sehingga butuh direhabilitasi,” jelas Dody.

Di antara jaringan irigasi yang dinormalisasi dan dimodernisasi adalah yang berada di Subang, Jawa Barat. Dody telah melakukan peninjauan langsung pada Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Jengkol, Pengkolan, Sukamandi, dan Beres yang berada di Subang, Jawa Barat.

Dody mengatakan, rehabilitasi ini termasuk upaya intensifikasi pertanian dengan supply air dari Bendungan Jatiluhur. Rehabilitasi ini dikerjakan mulai dari 2023 sampai 2024.

Menurutnya, rehabilitasi jaringan irigasi penting dilakukan untuk pemerataan air bagi para petani dari hulu ke hilir. Terlebih, sebelum direhabilitasi, para petani di daerah hilir kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau.

Dody mengakui, karena keterbatasan waktu, saat ini rehabilitasi baru sekitar 50 persen. Namun, Indeks Pertanaman (IP) bisa meningkat dari 179 persen menjadi 210 persen. Upaya ini juga bisa menambah area tanam seluas 3.898 ha. Otomatis, hasil panen juga akan meningkat dari 5-6 ton per ha, menjadi 6-7 ton per ha.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan optimis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Mulai tahun depan, kata Zul, Indonesia tidak akan impor beras, gula, garam, dan jagung tahun depan.

Zulhas bahkan meyakini, program strategis ketahanan pangan bisa berjalan efektif. Salah satu contohnya, tak ada impor komoditas pangan tahun depan.

“Kita ingin cepat, agar swasembada pangan ini tidak hanya ketahanan, tapi kita ingin berdaulat,” cetusnya, usai Rapat Koordinasi bidang Pangan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, upaya untuk mencapai swasembada pangan di 2027 akan dimulai 1 Januari 2025. Sejumlah sinergi juga telah dilakukan, salah satunya dengan TNI AD. “Hari ini kita kolaborasi, tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Pada 1 Januari 2025, Amran berjanji bahwa pupuk sudah tersedia dari Sabang sampai Marauke. Begitu juga dengan alat mesin pertanian, saat ini tengah dipersiapkan, dan akan dikirim setelah tahun baru.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga memberikan dukungannya untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya melalui perhutanan sosial. Raja bahkan telah mengecek, lahan mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan atau energi.

Kementerian Kehutanan juga tengah mengidentifikasi luas area yang bisa dimanfaatkan. “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” kata Raja.

Selain Pemerintah dan militer, BUMN juga ikut ambil bagian. PT Perkebunan Nusantara Group terus memperkuat kontribusinya melalui Program Tanam Padi PT Perkebunan Nusantara (Tampan), yang memanfaatkan pola intercropping padi gogo di lahan peremajaan sawit rakyat.

Dengan target luasan 206 ribu hektare dalam lima tahun ke depan, program ini berpotensi memproduksi setengah juta ton gabah,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, Sabtu (14/12/2024).

Varietas padi gogo yang digunakan, seperti Situ Bagendit, telah terbukti mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 5,5 ton per ha di lahan sawah dan 4 ton per ha di lahan kering. Hasil tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi petani sawit.

Berdasarkan hasil kajian, potensi intercropping padi gogo di lahan PSR ini dapat mendukung swasembada beras dengan potensi nasional mampu menghasilkan tambahan 1,1 juta ton beras melalui target peremajaan seluas 400 ribu ha per tahun.

industri gula, PTPN melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), juga telah meluncurkan Program Manis-Menuju Swasembada Gula Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri gula nasional dengan melibatkan kolaborasi antarpetani, lembaga pemerintah, perbankan, serta BUMN lain seperti PT Pupuk Indonesia dan Himbara (BRI, Mandiri dan BNI).

Pengusaha juga ikut bicara swasembada pangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program prioritas Prabowo. Menurutnya, hal tersebut bisa berdampak positif bagi daerah.

“Hari yang sangat-sangat baik, karena saya kehadiran teman-teman Kadin dari 24 provinsi. Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa satu, program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” ungkap Anin.

Ia menyebutkan, program Kadin Indonesia hanya satu, yakni bagaimana pelaku usaha dapat menyukseskan program Pemerintah, sekaligus memberdayakan daerah. Menurutnya, kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan.