Tanpa Mengurangi Kualitas, Insya Allah Biaya Haji 2025 Turun

JAKARTA - Pemerintah memastikan biaya haji tahun 2025 akan lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Hal tersebut sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat internal yang digelar di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

 

Rapat tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

 

Usai rapat, Nasaruddin menjelaskan, penurunan biaya haji tidak akan mengorbankan kenyamanan jemaah. “Penurunan ongkos haji tidak berarti menurunkan standar pelayanan atau kenyamanan bagi jemaah,” tegasnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini memastikan, kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan, aspek akomodasi, transportasi, hingga konsumsi bagi jemaah akan tetap mengutamakan standar yang terbaik.

 

Menurut Nasaruddin, penurunan biaya haji dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah nilai tukar dolar. “Pembersihan dari segala bentuk penyimpangan juga akan berkontribusi pada penurunan harga,” ujarnya.

 

Hal senada disampaikan Wamenag Romo Muhammad Syafi’i. Kata dia, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penyelanggaraan haji. Prabowo ingin, pelaksanaan haji lebih baik, efisien dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

 

Saat ini, lanjut Romo, Pemerintah sedang melakukan revisi usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M. “Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja),” kata Romo Syafi’i, di tempat yang sama.

 

Romo menambahkan, Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025. “Dalam rapat panja itu baru diputuskan berapa biaya haji,” jelas Romo Syafi’i.

 

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

“Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” paparnya.

 

Guna keperluan kontrak di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

 

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kemungkinan besar biaya Haji 2025 akan turun. Saat ini, pemerintah sedang memeriksa detail apa saja yang bisa diefisiensikan.

 

“Jadi, Presiden Prabowo memang memerintahkan agar ongkos haji lebih murah, dengan menelusuri detail-detail komponen biaya yang bisa diefisiensikan, dan insyaallah akan dibahas bersama DPR,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (27/12/2024).

 

Menurutnya, turunnya biaya haji merupakan arahan dari Presiden Prabowo. Namun, pelayanan haji harus tetap efisien, aman, dan nyaman.

 

Dahnil mengaku, telah bertemu pihak Kerajaan Arab Saudi untuk membahas masalah haji Indonesia. Kata dia, perintah dari Presiden Prabowo adalah pengelolaan Haji harus lebih fokus. Karena itu, Presiden Prabowo membentuk Badan setingkat kementerian yang khusus mengurusi Haji yakni BP Haji. “Alhamdulillah, pihak Kerajaan Arab Saudi juga menyambut baik,” ujarnya.

Dahnil mengaku, telah bertemu pihak Kerajaan Arab Saudi, yaitu Wamen Haji dan Umrah Dr Abdulfattah Sulaiman untuk membahas masalah haji Indonesia. “Pihak Saudi menyampaikan apresiasi langkah Presiden tersebut, dan ini langkah maju,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung, arahan Presiden Prabowo agar Kementerian Agama bisa menurunkan biaya haji 2025 tapi tetap dengan kualitas yang baik. “Ini menjadi angin segar dan menunjukkan kesamaan persepsi antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR menjelang Rapat Kerja pembahasan pendahuluan biaya haji yang akan segera digelar,” ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

 

Ia berharap, Panja Haji segera menyetujui penurunan biaya haji, mengingat komponen biaya penerbangan yang selama ini mencakup lebih dari sepertiga total ongkos dapat dikoreksi. “Komponen penerbangan, terutama dengan sistem carter selama ini, seharusnya bisa ditekan ke level wajar, tetapi tetap menguntungkan maskapai,” ujarnya.

 

Menurut HNW, biaya haji dapat ditekan hingga 25 persen melalui berbagai kebijakan efisiensi. Menurutnya, biaya haji saat ini sebesar Rp 93,4 juta dapat dikurangi menjadi sekitar Rp 70 juta dengan langkah-langkah strategis. Selain itu, jika porsi nilai manfaat diturunkan ke 38 persen pada tahun 2025, biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji bisa turun hingga Rp 44 juta.

 

Hidayat menjelaskan, selain biaya penerbangan, terdapat komponen lain seperti biaya pemondokan, transportasi, catering, dan masyair yang juga bisa ditekan. HNW juga mengusulkan pemangkasan durasi tinggal jemaah haji di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari. Durasi tinggal yang lebih singkat akan signifikan mengurangi pembiayaan haji.