Menkes Beri Penghargaan Untuk Dokter Aulia

JAKARTA- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan penghargaan kepada dokter Aulia Risma Lestari. Pemberian itu dilakukan atas keberaniannya mengungkap kasus perundungan atau bullying saat melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Diponegoro di RSUP Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

 

Penghargaan untuk Au­lia diberikan langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gu­nadi Sadikin kepada ibundanya, Nuzmatun Malinah, di Kan­tor Kemenkes, Jakarta, Kamis (9/1/2024).

 

Budi mengungkapkan, Ke­menkes ingin mengucapkan teri­ma kasih karena Aulia selama ini sudah berkorban untuk bertahan dari berbagai macam tekanan.

 

“Untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan dokter spesi­alis yang ada di rumah sakit pen­didikan kita,” kata BGS- sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin.

 

Dia mengingatkan pentingnya momen ini sebagai titik balik un­tuk memperbaiki sistem pendidi­kan dokter spesialis di Indonesia.

 

Eks Dirut Inalum ini menegas­kan, dalam pendidikan dokter spesialis harus terbangun budaya yang baik, saling berempati dan tidak ada saling menekan an­tarpeserta didik.

 

Jadi, pada saat lulus mereka memiliki kondisi mental yang baik saat menghadapi pasiennya.

 

Budi tidak ingin kejadian Aulia terulang kembali. Dia mengajak dokter-dokter senior memutus tradisi perundungan di PPDS untuk membangun budaya yang lebih baik di pen­didikan para dokter spesialis.

 

Karena mereka nanti akan menghadapi ratusan ribu sampai jutaan pasien,” ingatnya.

 

Eks Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri ini juga meminta para pengajar meluangkan le­bih banyak waktu untuk peserta PPDS.

 

“Jangan lepaskan pengajaran­nya ke para senior. Karena yang terjadi di sistem banyak para pengajar melepaskan tanggung jawab pengajarannya ke para senior,” ucap Budi.

 

Ibunda Aulia, Nuzmatun, men­gucapkan terima kasih kepada Menkes yang sudah memberikan perhatian terhadap kasus anaknya.

 

Dia berharap, kasus hukum perundungan anaknya bisa sele­sai sampai tersangka mendapat­kan hukuman yang setimpal.

 

Nuzmatun meminta aparat penegak hukum yang menangani kasus anaknya bisa bersikap adil.

 

Nanti yang akan bertugas sebagai kelanjutan dari pene­tapan tersangka, bisa diberikan kekuatan.

 

“Jadi, benar-benar mereka akan melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya,” tegasnya.

 

Terpisah, Koordinator Junior Doctor Network Ikatan Dok­ter Indonesia (IDI) Tommy Dharmawan mengakui, aksi perundungan kerap terjadi di dunia kedokteran. Bahkan, aksi itu telah menjadi sebuah budaya.

 

Menurutnya, pola aksi pe­rundungan PPDS di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Salah satunya, pola senioritas yang kurang baik dan paling sering terjadi di PPDS Tanah Air.

 

“Pola bullying sudah terjadi sangat lama. Pola kultur seperti ini ada, kami tidak menafikkan,” katanya.

 

Tommy berharap, pola seniori­tas dalam PPDS dihapus. Dia mencontohkan, ada sejumlah dokter yang tidak bisa melakukan praktik di suatu daerah karena sudah dikuasai oleh seniornya.

 

Selain itu, Tommy juga menyo­roti PPDS yang tidak digaji. Dia menilai, gaji sangat berpengaruh pada kasus perundungan, sehing­ga beberapa oknum dokter senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan di luar akademis.

 

Kalau PPDS diberi gaji, mini­mal mereka bisa beli makan sendiri atau ketika anak sakit.

 

“Bayangkan, peserta PPDS rentang usia 27-35 tahun, mereka harusnya sudah punya gaji di usia itu dan berkeluarga. Kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tidak ada gaji sama sekali,” tuturnya.

 

Kasus dokter Aulia ini men­jadi titik penting dalam perjalanan pembenahan sistem pendidi­kan dokter di Indonesia.

 

Kemenkes berkomitmen men­jadikan pengalaman pahit dokter Aulia sebagai pelajaran berharga agar tidak ada lagi korban dari budaya pendidikan yang tidak sehat.