Sepanjang 2024 Terjadi 788 Kebakaran 788 Di Jakarta, Mayoritas Kebakaran Akibat Korsleting Listrik

JAKARTA - Jumlah kebakaran di Jakarta pada 2024 tercatat sebanyak 788 kali, turun 8,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi dalam menekan musibah itu, tahun ini.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi Jakarta punya kemampuan sumber daya yang cukup untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

 

“Karena itu, saya menilai angka ini masih dirasa cukup tinggi,” ujar Rio kepada Rakyat Merdeka, Rabu (8/1/2025).

 

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini bilang, penanganan kebakaran harus dilakukan se­cara holistik dan berkelanjutan. Yakni, melibatkan berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, bukan hanya Dinas Gulkarmat.

 

“Contohnya Dinas Tata Ru­ang dan Kawasan Pemukiman. Penyebab kebakaran lebih banyak karena tata ruang yang kurang baik dan banyak terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk,” jelasnya.

 

Tanpa ada pengelolaan ruang yang terencana dan perhatian khusus kepada kawasan tersebut, Rio yang di periode sebelumnya duduk di Komisi A, yang salah satu tugasnya mengawasi Dinas Gulkarmat, pesimis Jakarta bisa mencapai angka zero kebakaran.

 

Karena itu, penting untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap tata ruang serta merencanakan pengelolaan kawasan pemukiman yang lebih baik dan lebih aman,” tegas Rio.

 

Diungkap Rio, Dinas Gulkarmat sebagai leading sector penanganan kebakaran telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Teknis maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Namun tetap diperlukannya upaya untuk dapat mengoptimal­kan peran Gulkarmat, termasuk melalui pemanfaatan relawan yang sudah dibentuk,” ucapnya.

 

Fraksi PDI Perjuangan juga mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta untuk terus menggencarkan penyuluhan menge­nai kewaspadaan bencana secara berkala, dengan melibatkan Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

 

Selain itu, membangun hidran dan menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk.

 

Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait peng­gunaan alat pemadam kebakaran juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi ke­adaan darurat,” tuturnya.

 

Rio juga meminta Pemprov DKI mengimplementasikan teknologi deteksi kebakaran. Seperti alarm otomatis dan sen­sor asap, yang memungkinkan evakuasi lebih cepat. Selain itu, sistem pemantauan dengan ka­mera pengawas untuk memper­cepat respons petugas pemadam kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk.

 

“Teknologi ini bukan hanya mempercepat tindakan saat kebakaran terjadi. Tapi juga mengurangi kerugian yang bisa tim­bul akibat keterlambatan dalam penanganan,” pungkasnya

 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, turunnya jumlah kasus kebakaran tidak terlepas dari upaya bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

 

“Penurunan ini merupakan hasil intensifikasi kampanye pencegahan kebakaran,” kata Satriadi.

 

Dibeberkan dia, dari 788 ka­sus kebakaran, korsleting listrik tetap menjadi penyebab utama kebakaran, yakni 540 kasus pada 2024. Tapi, jumlah tersebut su­dah lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 607 kasus.

 

Selain itu, kebakaran akibat tabung gas juga turun dari 116 kasus pada 2023 menjadi 32 kasus pada 2024. Dari segi kerusakan, rumah tinggal paling banyak terdampak dengan 1.382 unit rusak pada 2024, disusul bangunan semi permanen (487 unit) dan kios/ruko (440 unit).

 

Satriadi menyebut, Dinas Gulkarmat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait terus memberi­kan pelatihan tanggap darurat, simulasi penanganan kebakaran dan penyuluhan bahaya korsleting listrik serta penggunaan tabung gas yang aman.

 

Pihaknya menargetkan angka kejadian kebakaran dapat terus ditekan melalui kolaborasi an­tara Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol keselamatan kebakaran dinilai menjadi kunci utama untuk menciptakan ling­kungan yang lebih aman,” tan­dasnya.