TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

PDIP Siap Kerja Sama Dengan Pemerintah

Reporter & Editor : AY
Minggu, 12 Januari 2025 | 09:05 WIB
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (no 2 dari kanan) saat hadir di HUT PDIP ke 52. Foto : Ist
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (no 2 dari kanan) saat hadir di HUT PDIP ke 52. Foto : Ist

JAKARTA - PDIP siap bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP juga memastikan hubungan Mega dan Prabowo sangat dekat. 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan saat ditanya sikap PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, di sela perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

 

"Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi," ujar Basarah.

 

Menurut Basarah, Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi. Istilah oposisi biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

 

Karena latar belakang tersebut, kata dia, PDIP memastikan akan tetap mendukung Pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal. "PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tegas Basarah.

 

Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan. "Itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi," kata Basarah.

 

Lalu kapan PDIP akan mengumumkan sikapnya resminya kepada Pemerintahan Prabowo? Menurut dia, sikap politik PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres PDIP ke-VI yang akan dilaksanakan pada tahun ini. 

 

Basarah berharap, dengan dukungan yang diberikan kepada Pemerintahan Prabowo, PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu Pemerintah memajukan Indonesia.

 

Senada dikatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kata dia, kongres PDIP akan memutuskan sikap Banteng ke Pemerintahan Prabowo. Dia juga memberikan kode, PDIP akan mendukung Pemerintah karena tidak ada konflik antara Mega dengan Prabowo.

 

Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh lama sebelumnya. Jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik," kata Ketua DPR ini.

 

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus menyambut baik dukungan PDIP kepada Pemerintahan Prabowo. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, setiap pihak yang ingin bekerja sama harus memberikan peran produktif.

 

Cak Imin-sapaan Muhaimin Iskandar-menilai semakin banyak yang ingin bekerja sama, maka kolaborasi dan produktif merupakan hal terpenting. Selain itu, setiap pihak yang ingin bekerja sama harus memiliki keinginan membantu masyarakat.

 

"Hari ini politik yang paling penting adalah kolaborasi, produktif, dan membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya," ujar Cak Imin di gedung Konvensi TMPN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku, tidak heran jika PDIP mendukung Pemerintahan Prabowo. Sebab, keduanya punya hubungan yang baik. Apalagi, Prabowo pernah menjadi cawapresnya Mega. 

 

“Masuknya PDIP akan memperkuat posisi Pemerintahan Prabowo,” katanya.

 

Sebelumnya, saat berpidato pada peringatan HUT ke-52 PDIP, Mega memastikan, hubungannya dengan Prabowo, baik-baik saja. “Media pikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak? Nggak kok," cetusnya.

 

Mega juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang mencabut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

 

Mega menegaskan, keputusan tersebut adalah pelurusan sejarah terhadap tuduhan Bung Karno mendukung pemberontakan G30S PKI. Menurut pimpinan MPR, tuduhan itu tidak pernah terbukti secara hukum. 

 

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI," tukasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit