Genjot Pelatihan Kerja, Pemerintah Targetkan Kirim 425 Ribu PMI

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menargetkan bisa mengirim 425 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara penempatan di tahun 2025 ini.

 

Hal itu disampaikan Karding usai bertemu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (24/1/2025). “Cita-cita kami menempatkan 425 ribu tahun ini ke luar negeri, ke negara-negara penempatan,” kata Karding.

 

Dia menyatakan, pengiriman 425 ribu PMI ke negara penempatan juga bisa memudahkan kerja Kemenaker. Kemenaker sebelumnya menargetkan 1 juta warga negara Indonesia diberikan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK).

 

Karding berharap, peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bisa mencapai 50-100 ribu. “Nanti kita fokuskan untuk ditempatkan ke luar negeri. Jadi, poinnya terbantu, yang dilatih terserap semua nanti, target penempatan kami juga tercapai,” ungkapnya.

 

Selain membahas sinergi pembinaan PMI dengan Kemnaker, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku juga membahas isu transisi pelayanan PMI menyusul peningkatan status Badan P2MI menjadi Kementerian P2MI.

 

Ia memastikan, tim transisi antara kedua kementerian yang telah dibentuk akan mengoptimalkan kerjanya demi memastikan pelayanan bagi PMI tak terganggu.

 

Kami juga sudah menyepakati supaya hal-hal teknis yang belum selesai transisinya akan kita percepat prosesnya, dengan catatan, komunikasi harus terjaga baik,” jelasnya.

 

Sementara Menaker Yassierli memastikan, akan melihat peluang kerja di luar negeri dari calon pekerja yang dilatih di BLK. Dia mengganggap pertemuan dengan Karding sangat penting untuk menyamakan visi misi.

 

“Tentu ketika ada peluang dan peluang itu sangat besar untuk penempatan di luar negeri, di sinilah pentingnya kita melakukan sinergi,” katanya.

 

Yassierli menegaskan, pemberian pelatihan kerja adalah hal yang penting. Kemenaker pun siap membantu pelatihan bagi calon PMI. Sinergi antara dua kementerian ini dinilainya penting untuk bisa mencapai target 1 juta orang yang akan dilatih dalam balai-balai vokasi.

 

Terlepas apakah itu nanti akan ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.

 

Yassierli juga mendorong kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri untuk mengoptimalkan capaian target pelatihan. Industri bisa menitipkan pekerja mereka di BLK untuk dilatih.

 

“Jadi berjenjang dari SMK ke Politeknik, dan di BLK sampai nanti mereka ditempatkan di tempat kerja,” tuturnya.

 

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendorong peningkatan perlindungan PMI seiring perubahan Badan P2MI menjadi Kementerian P2MI. Diingatkannya, kewenangan dan anggaran yang lebih besar harus sinkron dengan capaian perlindungan PMI yang lebih baik.

 

Perubahan ini, kata Kurniasih, diharapkan membawa dampak signifikan dengan penguatan kewenangan dan peningkatan anggaran yang lebih memadai.

 

Menurutnya, sebagai negara dengan lebih dari 5 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai belahan dunia, sudah saatnya Indonesia memiliki kementerian khusus yang fokus pada perlindungan PMI.

 

“Transformasi ini bukan hanya soal perubahan nama, tapi untuk memastikan PMI mendapatkan perlindungan maksimal dari hulu ke hilir,” ingatnya.

 

Kurniasih menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi PMI, termasuk dominasi pekerja migran berketerampilan rendah (low skilled) sebesar 80 persen dari total PMI, yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak.

 

Selain itu, rendahnya rasio realisasi penempatan PMI sebesar 19,73 persen dibandingkan total job order menunjukkan perlunya reformasi signifikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

 

“Transformasi ini harus mampu menghadirkan solusi konkret, seperti perbaikan regulasi, digitalisasi layanan, penguatan karakter PMI melalui pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi PMI pasca penempatan,” imbaunya.

 

Kurniasih menambahkan, Kementerian P2MI juga harus lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi terhadap PMI baik sebelum, saat berada di negara penempatan dan saat menjadi purna pekerja migran.