BKPSDM Tangsel Tegaskan Pelatihan Kepemimpinan ASN di Bandung  Bukan Pemborosan Anggaran

TANGSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menegaskan bahwa kegiatan Leadership Training ASN di Bandung bukanlah pemborosan anggaran, melainkan bagian dari program resmi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

 

Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Wahyudi Leksono, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan agenda strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

 

“Program ini bukan kegiatan mendadak. Sejak awal sudah masuk dalam RKPD 2025 sebagai bagian dari pengembangan kapasitas pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel,” ujar Wahyudi saat ditemui di Serpong, Rabu (10/12/2025).

 

Pelatihan dilaksanakan selama empat hari dan dibagi menjadi dua gelombang, yakni pada 9-10 Desember dan 11-12 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 pejabat eselon II dan III.

 

Menanggapi pertanyaan publik terkait pemilihan Bandung sebagai lokasi pelatihan, Wahyudi menyebut keputusan tersebut telah melalui pertimbangan profesional.

 

“Bandung memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, suasana belajar yang kondusif, serta akses ke narasumber yang relevan dengan materi kepemimpinan. Lingkungan luar kota membuat peserta lebih fokus tanpa terganggu rutinitas kantor,” jelasnya.

 

Ia menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan untuk kemewahan, melainkan demi efektivitas proses pembelajaran.

 

“Ini bukan gaya-gayaan. Ini murni pertimbangan profesional agar pelatihan benar-benar berdampak,” tegas Wahyudi.

 

Terkait kritik publik soal anggaran, Wahyudi menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari pembinaan ASN yang berkelanjutan.

 

“Pemerintah daerah wajib membangun kualitas SDM. Tanpa pelatihan, pelayanan publik akan stagnan dan tidak adaptif terhadap tantangan birokrasi modern,” katanya.

 

Menurutnya, pelatihan ini juga menjadi implementasi nyata Sistem Merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi berbasis kinerja dan potensi.

 

“Ini bagian dari komitmen kami menjalankan merit system secara objektif dan konsisten,” tambahnya.

 

Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya tidak alergi terhadap kritik. Ia justru mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

 

“Kami menghargai kritik. Itu tanda masyarakat peduli pada tata kelola pemerintahan. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan kegiatan semakin transparan dan efisien,” ujarnya.

 

Ia menutup dengan menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas pelayanan publik.

 

“Manfaatnya bukan hanya dirasakan ASN, tapi juga masyarakat. Ini kebutuhan organisasi agar pemerintah daerah terus berkembang,” pungkasnya.(*)